Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP) menyambut Indonesia yang mendapatkan status EITI Compliant Country dan didorong untuk membuat sektor pertambangan lebih transparan.
Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo, Norwegia, menetapkan Indonesia kembali menyandang status EITI Compliant Country.
Indonesia dinilai telah memberikan informasi transparan soal penerimaan negara baik pajak dan nonpajak dari perusahaan migas dan tambang yang direkonsiliasi dengan instansi pemerintah, juga dilengkapi dengan gambaran tata kelola industri.
Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, mengatakan keberhasilan Indonesia memberi harapan di tengah-tengah persoalan mafia migas, tambang dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya mendorong adanya perbaikan tata kelola sektor ekstraktif.
"Status ini hanya bemakna apabila tujuan akhir EITI tercapai yaitu adanya perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, khususnya migas dan tambang menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat," kata Maryati dalam rilisnya yang dikutip Bisnis.com, Selasa (21/12/2015).
Fabby Tumiwa, anggota Dewan Internasional EITI, mengingatkan bahwa laporan EITI perlu lebih ditingkatkan di tingkat transparansi. Hal itu menyangkut pembukaan informasi koordinat wilayah pertambangan dan kadasterial, informasi peserta tender, informasi beneficial ownership serta kontrak migas dan pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
