Bisnis, JAKARTA — Segmen KPR teracam lesu dan mengalami peningkatan risiko akibat kenaikan suku bunga acuan. Meski begitu, kalangan perbankan punya strategi masing-masing untuk memitigasi risiko ini.
Berita tentang risiko kenaikan suku bunga acuan terhadap KPR menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Senin (29/4/2024). Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:
1. Pertumbuhan Segmen KPR Terancam Goyah Akibat Kenaikan Bunga Acuan
Naiknya suku bunga acuan secara cepat atau lambat akan mempengaruhi besaran suku bunga perbankan, termasuk bunga KPR.
Jika bunga KPR meningkat, pembelian unit baru properti menggunakan fasilitas tersebut kemungkinan berkurang. Di sisi lain, beban cicilan bagi fasilitas KPR yang sudah berjalan pun akan meningkat, sehingga membuka risiko peningkatan gagal bayar.
Apalagi, properti adalah produk high ticket atau bernilai tinggi. Kenaikan beban bunga akan mendorong calon pembeli untuk menunda pembelian, sedangkan pembeli lama akan mengalami penurunan daya beli akibat beban cicilan yang meningkat.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI akan memberi dampak terhadap perlambatan kredit dalam jangka waktu 6 bulan ke depan.
"Manakala pertumbuhan kredit melemah dan beberapa debitur mengalami kesulitan pembayaran, ini akan memengaruhi NPL [nonperforming loan/kredit bermasalah] bank. Akhirnya akan mempengaruhi kinerja secara umum nantinya," ujar Amin kepada Bisnis pada Kamis (25/4/2024).
2. Mimpi Buruk Emiten Teknologi Tersengat Kenaikan Suku Bunga
Kenaikan suku bunga acuan menjadi sentimen negatif bagi emiten padat modal seperti sektor teknologi. Kondisi ini menjadikan langkah ekspansi sektor ini tertahan. Margin pun tergerus akibat cost of fund yang meningkat.
Di pasar modal, indeks yang menaungi sektor teknologi, yakni IDX Sector Technology (IDXTechno), menjadi indeks sektoral dengan kinerja terlemah. Indeks ini tercatat sudah turun 26,01% year-to-date (YtD) hingga akhir pekan lalu, Jumat (26/4/2024).
Dari 39 emiten di sektor ini, sebanyak 26 di antaranya berkinerja negatif sepanjang tahun berjalan, termasuk dua emiten yang baru IPO tahun ini, yakni PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) dan PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK).
Selain itu, ada 6 emiten stagnan akita disuspensi atau minim transaksi. Selebihnya, hanya 7 emiten yang sahamnya masih berhasil tumbuh positif.
Termasuk dalam jajaran emiten berkinerja lesu tersebut yakni tiga unicorn yang telah listing, yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI).
3. Aral Menantang Bahan Bakar Nabati Biodiesel B35
Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari kelapa sawit, yakni biodiesel B35 yang ditetapkan sejak 1 Februari 2023 sejatinya menjadi jembatan bagi Indonesia untuk terus memacu penggunaan energi yang lebih bersih.
Terlebih, tren konsumsi bahan bakar bauran Solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Tak hanya menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen dengan penggunaan 12,3 juta kiloliter B35 sepanjang 2023, pemerintah juga berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah.
Dari sisi bisnis, baik pengusaha minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) maupun badan usaha bahan bakar minyak dan BBN jenis biodiesel juga diyakini akan mendapatkan manfaat dari program B35 tersebut.
Sayangnya, kebijakan pemanfaatan biodiesel B35 tersebut juga tidak bisa berjalan mulus. Selain masih dihadapkan pada persoalan bahan baku, kian lebarnya disparitas antara harga indeks pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel dengan HIP minyak Solar menjadi tantangan tersendiri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan memperkirakan besaran insentif Biodiesel B35 tahun ini bakal lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2023, sejalan dengan disparitas HIP kedua bahan bakar tersebut.
4. Lepas Landas Industri Penerbangan Usai Terpukul Saat Pandemi
Industri aviasi dalam negeri terus lepas landas seiring laju positif layanan penerbangan pada kuartal I/2024.
Pacaspandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2020 - 2022, kinerja transportasi udara domestik ambruk seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat dan enggannya warga melakukan perjalanan udara. Kondisi ini mulai membaik sejak setahun terakhir.
Teranyar, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat telah melayani 35,3 juta pergerakan penumpang pada periode kuartal I/2024.
Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menuturkan, jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6% dibandingkan dengan kuartal I/2023 sebanyak 33,4 juta pergerakan penumpang.
“Pergerakan tersebut terbagi atas 26,7 juta pergerakan penumpang rute domestik dan 8,5 juta pergerakan penumpang rute internasional,” jelas Faik dalam keterangan resminya, Minggu (28/4/2024).
Dalam periode tersebut, InJourney Airports telah melayani sebanyak 276.000 pergerakan pesawat. Catatan tersebut tumbuh 2% dibandingkan pergerakan pesawat kuartal I/2023 yang mencapai 272.000 pergerakan.
5. Memastikan Pekerja Tambang Indonesia Tidak Sengsara Akibat Transisi Energi
Kebijakan transisi energi yang lebih mengedepankan pengembangan dan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dibandingkan dengan energi fosil ibarat pisau bermata dua. Jika dilakukan tanpa perencanaan yang tepat, dapat menimbulkan impak negatif dari segala sisi.
Sejatinya, penerapan transisi energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pencapaian target nol emisi karbon (net zero emission/NZE). Namun, jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang tepat dapat berdampak serius terhadap perekonomian dan pasokan energi.
Global Energy Monitor (GEM), think tank asal Amerika Serikat (AS) pernah merilis penelitian yang menunjukkan bahwa industri batu bara global kemungkinan harus kehilangan hampir 1 juta pekerjaan pada 2050.
Ratusan tambang yang mempekerjakan banyak tenaga kerja diperkirakan akan ditutup dalam beberapa dekade mendatang karena telah mencapai akhir umur operasional mereka. Sejalan dengan itu, negara-negara juga akan beralih dari batu bara ke sumber energi rendah karbon yang lebih bersih.
Namun, sebagian besar tambang yang mungkin akan ditutup tidak memiliki perencanaan apapun terkait dengan pengelolaan transisi ke ekonomi pasca-batu bara untuk memperpanjang umur operasi tambang emas hitam tersebut.
