Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengklaim serapan anggaran Kementerian Perhubungan 2015 hanya mencapai 80% akibat penghematan harga satuan yang lebih wajar.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku masalah penghematan harga satuan wajar ini berkontribusi sekitar 5% atau Rp2 triliun dari belanja modal Rp40 triliun.
“Daya serapnya berapa, saya enggak tahu yah. Tapi kira-kira mungkin kurang dari 80% tahun ini dari DIPA Kemenhub Rp65 triliun dari belanjar modal Rp40 triliun, ditambah APBNP Rp25 triliun jadi Rp65 triliun. Mungkin yang terserap akhirnya kurang dari Rp80 triliun,” ungkapnya Paparan Kinerja & Outlook 2016, Rabu (16/12/2015).
Dia melanjutkan faktor dalam penyerapan anggaran juga disebabkan oleh beberapa proyek yang tidak dikerjakan karena dianggap belum diperlukan saat ini. Adapun, jumlah sekitar Rp10 triliun dari total anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2015.
Selain itu, ada sekitar anggaran senilai Rp1 triliun yang tidak terserap. Nilai anggaran yang tidak terserap itu diakibatkan oleh proses administrasi yang meragukan dan sistem prakualifikasi yang tidak terkejar.
“Misalnya, pengadaan yang di atas Rp100 miliar harus ada prakualifikasi sesuai ketentuan, tetapi harus ada prakualifikasi kalau enggak mengejar ditinggal aja. Enggak ada yg kejar, kecuali kondisi sangat mendesak tentu peraturannya berbeda karena ini bukan soal kebakaran hutan,” paparnya.
Dia mengaku hal ini disebabkan oleh persiapan yang kurang sehingga Jonan menegaskan kementeriannya tidak akan mengulangi hal ini tahun depan.
Tahun depan, Kemenhub mengalokasikan anggaran 2016 total anggaran 2016 senilai Rp48,4 triliun. Dengan rincian, belanja modal sebesar Rp30 triliun, belanja pegawai Rp2,95 triliun, belanja barang operasional Rp2,94 triliun dan belanja barang non-operasional Rp12,6 triliun.
“APBN 2016 itu dipakai untuk daerah-daerah yang tidak komersial. Prinsipnya, di subsektor darat, udara, laut dan kereta semua sama, fokusnya di daerah nonkomersial. Ada APBN di sana,” tegasnya.
Dari total alokasi tahun ini, sebesar Rp12,5 triliun untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, kualitas pelayanan Rp3,13 triliun, peningkatan kapasitas Rp24,8 triliun dan tata kelola dan regulasi mencapai Rp8,02 triliun.
“Kemenhub berusaha pelayanan perizinan bisa lebih baik, mudah-mudahan bisa lebih cepat dan sederhana, kalau gak dicek gak usah dikasih izin, kalau dikasih izin harus dicek,” kata Jonan.
