Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana menyiapkan anggaran Rp5 miliar pada tahun depan untuk menggarap proyek pengerjaan fisik jalan kembar di kawasan Wiyung Surabaya.
Rencana tersebut dilakukan menyusul terselesaikannya pembebasan lahan sepanjang 3,2 km milik tujuh warga yang telah menandatangi persetujuan ganti untung di kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Kamis (10/12/2015).
Kabid Perancangan dan Pemanfaatan DPUBMP, Ganjar Siswo Pramono mengatakan sebelumnya sudah ada 12 persil lahan yang telah dibebaskan, dan sekarang ditambah 7 persil milik warga sehingga total ada 19 persil lahan yang dibebaskan.
"Ada 19 persil yang sudah dibebaskan semuanya di wilayah Kelurahan Babatan. Sedangkan dari Wiyung belum ada, tapi kabarnya sudah ada 2 persil yang siap dibebaskan dan ini sedang dalam tahap pelengkapan berkas," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (10/12/2015).
Berdasarkan penetapan lokasi (penlok) proyek Jalan Wiyung mulai Jajartunggal hingga perempatan ke arah Citraland dan Unesa, sedikitnya ada 75 persil yang perlu dibebaskan. Rinciannya, 68 persil berada di wilayah Kelurahan Babatan dan 7 persil di Kelurahan Wiyung, dan sebanyak 49 di antaranya sudah diumumkan nilai appraisal-nya.
"Sisanya masih menunggu peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," imbuh Ganjar.
Dia menjelaskan selama ini proyek proyek Jalan Wiyung terkendala pembebasan lahan. Namun, selama ini memang dengan munculnya nilai appraisal baru per November 2015, dia optimistis pembebasan lahan bisa lebih lancar karena taksiran harga baru menunjukkan kenaikan drastis, yakni berkisar Rp8-9 juta/m2.
"Kenaikan itu disebabkan karena kawasan Wiyung sudah berkembang menjadi lokasi yang strategis, baik dari segi bisnis maupun permukiman," imbuhnya.
Diharapkan munculnya taksiran harga lahan baru itu mampu mendorong warga untuk melepas lahannya guna pembangunan jalan.
Diketahui, keberadaan Jalan Wiyung dianggap sangat penting karena merupakan akses regional yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Gresik. Awalnya, jalan itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi kini sudah diserahkan kepada Pemkot Surabaya melalui SK Gubernur.
