BKPM Dukung Pengembangan Investasi Industri Farmasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong transformasi industri farmasi Indonesia dari yang hanya memproduksi obat menjadi riset pengembangan obat dan memproduksi bahan baku obat.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (9/12/2015), mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengembangan investasi industri farmasi Indonesia dengan mengutamakan kemandirian obat, substitusi impor dan peningkatan ekspor serta penguasaan teknologi.

"Dengan demikian, sektor farmasi dalam negeri termasuk obat dan bahan bakunya bisa berkembang, sehingga impor bahan baku obat yang selama ini membuat harga obat di dalam negeri tinggi bisa dikurangi," ucapnya.

Franky optimistis hal tersebut dapat dilakukan merujuk data Gabungan Produsen Farmasi (GP Farmasi) yang memproyeksikan investasi di sektor farmasi Indonesia sepanjang 2015-2025 akan mencapai Rp215 triliun.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan potensi sektor farmasi Indonesia pada 2025 mencapai Rp700 triliun, terdiri atas pasar domestik sebesar Rp450 triliun dan pasar ekspor Rp250 triliun.

Dari total investasi farmasi sepanjang 10 tahun ke depan itu, serapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 2 juta orang.

"Minat investasi yang sudah disampaikan ke BKPM untuk sektor farmasi cukup banyak. Tinggal bagaimana seluruh pemangku kepentingan bersinergi kembangkan ekosistem usaha sektor farmasi," ujarnya.

Menurut Franky, dalam beberapa bulan terakhir, ia telah bertemu langsung dengan investor-investor asing yang menyampaikan minat investasinya di bidang industri farmasi di Indonesia.

"Terakhir adalah minat investasi dari Singapura. Sebelumnya, dalam kunjungan bersama dengan Presiden di Amerika Serikat, perusahaan farmasi AS juga berminat untuk masuk ke sektor ini," jelasnya.

Daya tarik investasi industri farmasi Indonesia terletak pada tiga bagian penting yakni pasar farmasi terbesar di ASEAN, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan posisi Indonesia yang sudah tergabung dalam negara-negara PIC/S atau negara dengan standar kualitas farmasi internasional.

Langkah pengembangan investasi sektor farmasi lainnya, menurut Franky, adalah penyusunan Panduan Investasi sektor tersebut.

Dalam pembahasan revisi Panduan Investasi, lembaga itu telah menerima usulan untuk membuka batas kepemilikan asing lebih luas di bidang usaha industri bahan baku obat dan industri obat jadi yang saat ini maksimal 85 persen asing menjadi 100 persen asing.

"Pembahasan yang dilakukan dalam koridor apakah menahan 15 persen saham kepemilikan di pengusaha nasional dapat mendorong terjadi transfer teknologi, atau justru dengan membuka lebih lebar dapat mendorong minat perusahaan farmasi untuk mendirikan riset pengembangan obatnya di Indonesia," tuturnya.