Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meragukan penuntasan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Raya sistem Selatan tuntas akhir 2015 ini karena masalah perizinan.
Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bambang Riyanto mengatakan pengerjaan SPAM Bandung Selatan sampai saat ini masih tersendat-sendat dan susah tuntas selesai jadwal. Menurutnya sisa pengerjaan pembangunan pipa terkendala masalah perizinan. “Prosedur perizinan masih cukup sulit, jadi menghambat dari tahun ke tahun,” katanya pada bisnis, Senin (7/12/2015).
,Menurutnya perizinan yang masih bermasalah antara lain di Kabupaten Bandung dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Dia mencontohkan izin pemasangan pipa yang selalu diproses menjelang akhir tahun atau mepet tahun anggaran.
“Tolong ini kan pembiayaan pakai APBN, bagaimana investasi mau masuk kalau perizinan saja selalu sulit,” katanya.
SPAM Bandung Raya sistem Selatan adalah pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) yang akan dimanfaatkan oleh PDAM Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sepanjang 24 kilometer untuk mendistribusikan air pada pelanggan.
Pihaknya berharap agar jaringan ini memiliki kapasitas 1.400 liter/detik. “Tapi sumber air bakunya belum sampe. Itu menjadi urusan BBWS,” katanya.
Pihaknya sudah meminta agar Dirjen PSDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menindaklanjuti sejumlah konsep penyediaan sumber air baku yang sudah selesai distudikan.
Percepatan ini penting karena pipa yang sudah dibangun saat ini baru memenuhi kapasitas 350 liter/detik. “Sebetulnya kapasitasnya sudah bisa sampai 700 liter/detik,” katanya.
Pusat dan Provinsi total sudah menganggarkan dana Rp220 miliar agar proyek ini berjalan. Adapun sisa pendanaan lain bersumber dari BBWS Citarum untuk membangun sistem in take, bak sedimentasi dan jalur transmisi. “Pembangunan pipa sekarang memakai sistem horizontal direct drilling agar tak menggaggu lalu lintas,” ujarnya.
Perubahan konsep pemasangan pipa ini menurutnya sudah diajukan dalam rekomendasi teknis ke Kabupaten Bandung dan tinggal ditandatangani.
Bambang memastikan pihaknya sudah mengikuti seluruh prosedur yang dipersyaratkan seperti pendirian bangunan dan pemasangan pipa in take. “Kita sudah tempuh izinnya, tapi tetap saja sulit,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga menilai proyek ini berbelit-belit dan terganjal sejumlah persoalan karena pemerintah pusat kurang matang. "Contohnya bisa dilihat dari melesetnya target pasokan air dari bendungan Cibatarua dan Santosa yang merupakan sumber air untuk proyek tersebut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689600101.jpg?w=400&h=267){kind=logo}
