Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millenium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) meluncurkan Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan Pemerintah Indonesia (FP4I). Forum tersebut bertujuan meningkatkan integritas dan profesionalisme para perempuan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.
FP4I akan menjadi wadah pembelajaran, mentoring, dan berjejaring para anggotanya. Forum ini juga bertekad meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengadaan, sebagai bagian dari kerangka reformasi birokrasi. Keanggotaan FP4I terbuka bagi seluruh perempuan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selama ini, jumlah pelaksana pengadaan antara perempuan dibanding laki-laki masih timpang. Semakin tinggi suatu jabatan, ketimpangan itu semakin jauh. Menurut data, jumlah perempuan di tingkat eselon 4 adalah 44%, eselon 3 adalah 31,8%, tingkat eselon 2 adalah 33,3% dan tingkat eselon 1 sebesar 25%.
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Sarah Sadiqa mengatakan, LKPP mendukung sepenuhnya forum ini.
"LKPP akan mendorong dan mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui sistem pengadaan barang/jasa berbasis pada elektronik yang peka dan berorientasi pada penguatan gender," katanya dalam rilis resmi di Jakarta hari ini.
Dengan adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, akan memberi kesempatan kepada semua pihak. Bagi perempuan, pengalaman hidup yang berbeda, perempuan dengan pengalaman dan potensi yang dimiliki dapat berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan.
Ketua FP4I, Reni Rosyida mengatakan dunia pengadaan bagi kaum perempuan adalah tempat yang paling tepat untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, karena pengadaan yang bersih dan profesional akan menyejahterakan bangsa.
Sebagai langkah awal FP4I, menggelar talkshow yang mengulas potensi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaksana pengadaan pemerintah. Talkshow ini akan menggali informasi dari pelaku, yaitu perempuan yang bekerja sebagai profesional pengadaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, serta pengambil kebijakan dan pemerhati masalah partisipasi perempuan dalam reformasi birokrasi.
