Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak bisa menjadi negara dengan ekonomi tertutup, sehingga pemerintah berniat untuk bergabung dengan kerangka kerja sama ekonomi multilateral, termasuk Trans-Pasific Partnership.
Presiden Jokowi mengatakan perlambatan ekonomi dikeluhkan oleh berbagai negara yang tergabung dalam Asean, G-20, maupun APEC. Namun Jokowi memandang ekonomi Indonesia yang diproyeksi tumbuh 4,7%-4,9% sepanjang 2015 masih dalam kondisi yang cukup baik.
Menurutnya, banyak peluang yang dapat diambil oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Namun diperlukan visi dan keberanian untuk berkompetisi di pasar global yang semakin terbuka dan terintegrasi.
"Enggak mungkin kita berniat menjadi negara tertutup, karena sudah lama ekonomi kita menjadi ekonomi terbuka, sehingga setiap bertemu kepala negara lain dalam forum-forum internasional selalu yang dibicarakan integrasi ekonomi, integrasi kawasan, keterbukaan ekonomi," ujarnya di Forum CEO bertajuk Memantapkan Perekonomian Indonesia 2016 di JCC, Kamis (26/11/2015).
Dalam kondisi tersebut, lanjut Jokowi, efisiensi, simplifikasi, dan kemudahan-kemudahan berbisnis dan berinvestasi merupakan kunci untuk memenangkan persaingan.
Selain itu, identifikasi kelemahan dan kekuatan terus dilakukan untuk mempersiapkan pelaku usaha nasional dalam memasuki kompetisi di pasar global.
Seiring era keterbukaan ekonomi, Jokowi kerap menyatakan minat untuk bergabung dalam berbagai pakta kerja sama ekonomi multilateral. Tiga di antaranya adalah TPP, free trade agreement European Union-Indonesia, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Kalau kita bilang tidak, saya tidak mau masuk ke TPP, boleh-boleh. Tapi produk kita masuk ke sana kena barrier 15%-20%. Sementara yang sudah ikut Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, mereka masuk sana 0%. Apakah bisa bersaing? Ya pasti kalah kita," papar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi mengaku masih menunggu negosiasi para inisiator TPP dan negara-negara lain yang sudah bergabung dalam pakta yang digagas oleh Amerika Serikat dan Jepang ini.
Lantaran masih dalam tahap negosiasi dan menunggu ratifikasi parlemen, hingga kini TPP belum memiliki dokumen resmi yang memuat aturan main dan aturan keanggotannya.
Presiden juga menegaskan apabila tidak bergabung dalam kerangka kerjasama ekonomi itu, Indonesia berisiko kehilangan peluang.
"Kita harus optimistis memang peperangannya di situ, bagaimana menyiapkan kelembagaan, regulasi, sehingga memenangkan pertarungan itu. Bukan takut, grogi, sebelum bersaing," katanya.
