Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Minta 11 Sektor Usaha Terbuka Bagi Asing

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake mengusulkan agar 11 sektor usaha yang diminati investor negeri Paman Sam bisa lebih terbuka bagi asing.
Ilustrasi asuransi/dreamstime.com
Ilustrasi asuransi/dreamstime.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake mengusulkan agar 11 sektor usaha yang diminati investor negeri Paman Sam bisa lebih terbuka bagi asing.

Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, usulan tersebut disampaikan Dubes Blake kepada Kepala Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) Franky Sibarani saat mengunjungi Kantor BKPM di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Sektor-sektor yang diusulkan untuk lebih terbuka di antaranya sektor "e-commerce", asuransi, energi, energi terbarukan, pembuatan film dan bioskop, telekomunikasi, manufaktur, farmasi, "distributorship", penyimpanan dingin (cold storage) serta ritel elektronik dan alas kaki.

"Masukan yang disampaikan dilakukan berdasarkan beberapa landasan argumentasi baik potensi masing-masing sektor tersebut, maupun minat beberapa perusahaan AS terhadap sektor tersebut namun terhenti akibat peraturan regulasi saat ini," tutur Franky.

Dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014 mengenai panduan investasi, sektor-sektor yang diusulkan terbuka oleh AS tersebut sebagian besar memang tertutup untuk asing seperti "e-commerce", pembuatan film dan bioskop serta ritel untuk elektronik dan alas kaki.

Adapun sektor lainnya seperti "distributorship" dan penyimpanan dingin dibatasi kepemilikan asingnya maksimal 33 persen.

Franky mengatakan pihaknya akan membahas seluruh usulan terkait dengan Panduan Investasi dengan kementerian teknis terkait.

Ada pun pertemuan dengan Dubes Blake membahas beberapa usulan yang secara resmi disampaikan secara tertulis pada 30 Oktober 2015 oleh Kedubes AS.

"Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan 'focus group discussion' di BKPM pada 16 Oktober 2015," ujarnya.

Lebih lanjut, Franky mengatakan pembahasan usulan revisi Daftar Investasi Negatif (DNI) itu akan dibagi menjadi tiga kelompok kementerian yang akan dilakukan 24 November 2015, 1 Desember 2015, dan 3 Desember 2015.

Selain persoalan Panduan Investasi, keduanya juga membicarakan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerja sama investasi Indonesia dan Amerika Serikat.

Salah satu hal yang akan ditindaklanjuti oleh BKPM adalah kemungkinan pembukaan Desk Amerika Serikat di BKPM guna memfasilitasi minat-minat investor Amerika ke Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper