Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum & Pemumahan Rakyat mempercepat penyelesaian jalan bebas hambatan Tanjung Priok mendorong kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan.
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan akibat lambannya penyelesaian proyek pembangunan akses tol langsung pelabuhan itu menjadi penyebab hambatan delivery barang dari dan ke pelabuhan. Dengan begitu, hal ini berkontribusi juga lamanya waktu barang mengendap di pelabuhan (dwelling time).
Gemilang mengatakan, hambatan kegiatan delivery barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok itu masih akan terjadi hingga 2017.
Apalagi, berdasarkan penjelasan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Kementerian PU & Pera, progres proyek jalan bebas hambatan seksi E2 tersebut saat ini baru 70% dan diperkirakan selesai pada kuartal I/2017.
“Jadi kelancaran arus barang dari dan ke Priok baru bisa direalisasikan sekitar dua tahun lagi. Kami menilai pembangunan proyek ini sangat lama sekali, kenapa tidak dipercepat. Kerjakan dong itu proyek siang malam. Terus terang kami selaku operator truk sudah capek dengan kondisi kemacetan yang setiap hari terjadi di jalan arteri pelabuhan Priok,”ujarnya, Kamis (5/11/2015).
Gemilang mengatakan Aptrindo sudah menerima penjelasan progres pembangunan jalan tol Tanjung Priok melalui Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada 30 Oktober 2015.
“Banyak anggota kami mengeluhkan kondisi jalan arteri pelabuhan Priok yang dihantui kemacetan setiap kali proses delivery barang dilakukan. Kondisi ini juga mengakibatkan ritase truk berkurang separuhnya bahkan lebih,”paparnya.
Gemilang mengatakan, biasanya setiap truk bisa melakukan pengangkutan untuk jarak dekat seperti Bekasi, Cikarang dan sekitarnya dengan dua ritase setiap hari, namun saat ini untuk mencapai satu ritase saja sangat sulit.
Akibat produktivitas truk yang menurun itu, ujar dia, pendapatan operator truk juga tergerus sehingga berpengaruh pada kelangsungan operasional trucking dan cash flow perusahaan truk.
“Bagaimana kami tidak rugi, rata-rata armada truk dibeli dengan cara leasing. Belum lagi biaya perawatan armada terus melonjak karena jalanan macet,” tuturnya.
Menurut Tarigan, jika infrastruktur berupa akses tol langsung dari dan ke pelabuhan Priok itu bisa segera dioperasikan otomatis dapat membantu program pemerintahan Joko Widodo dalam menurunkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jalan bebas hambatan Tanjung Priok merupakan bagian dari jaringan jalan tol di Provinsi DKI Jakarta yang menghubungkan jaln tol lingkar dalam Jakarta dengan jalan tol lingkar luar jakarta (JORR).
Jalan bebas hambatan Tanjung Priok itu terdiri dari lima seksi yakni E1, E2, E2A,NS-Link dan seksi NS-Direct.
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Apri Artoto melalui suratnya No. UM.01.03/BV.PJBHTP tertanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada DPP Aptrindo menyebutkan, pelaksanaan lalu lintas pada jalan arteri di sepanjang lokasi proyek pelaksanaan jalan bebas hambatan Tanjung Priok dilaksanakan dengan mempertahankan minimal dua lajur per arah.
Namun untuk mengurangi tingkat kemacetan, pada lokasi tertentu yang lebarnya memungkinkan dapat digunakan lebih dari dua lajur.
Progres Fisik Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok
Seksi E1 : Telah selesai dikerjakan pada bulan Juli 2010 dan saat ini telah dioperasikan tanpa tarif tol.
Seksi E2 : Progres pekerjaan 70% dan diperkirakan selesai pada Maret 2017.
Seksi E2A : Progres pekerjaan 90% dan diperkirakan selesai pada Agustus 2016.
Seksi NS-Link : Telah selesai dikerjakan pada Desember 2013, namun belum dapat dioperasikan.
Seksi NS-Direct : Progres pekerjaan 90% dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2015.
Sumber: Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Kementerian PU & Pera-November 2015
