Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terhadap skema Trans Pasific Partnership yang digagas oleh Amerika Serikat dan disepakati oleh 11 negara lainnya.
Sekretariat Kebinet Pramono Anung mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketertarikan Indonesia bergabung dalam TPP.
"Presiden telah memberikan arahan untuk dikaji secara mendalam," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/10/2015).
Menurutnya, kajian tersebut akan melandasi waktu yang tepat bagi Indonesia untuk bergabung dalam TPP. Sebelumnya, pada 5 Oktober 2015, 12 negara telah menandatangani kemitraan TPP, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brunei Darusalam, Kanada, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.
"Begitu kita bergabung ke dalam TPP, tentunya daya saing kita harus kuat, kita akan menghadapi sebuah pasar yang sangat terbuka," tuturnya.
Presiden Jokowi, kata Pramono, ingin agar daya saing Indonesia terus diperbaiki. Upaya tersebut dilakukan dengan memangkas waktu pengurusan izin, meningkatkan efisiensi sistem ekonomi, iklim investasi yang kondusif, hingga mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur.
"Kalau efisiensi kita sudah bisa kita lakukan tentunya kita siap untuk bertarung dalam kompetisi pasar global, karena itu tidak bisa dihindari," kata politisi PDI-P ini.
Pemerintah juga berjanji untuk memberikan proteksi kepada para pemain lokal agar tidak tergerus oleh pelaku bisnis internasional dan justru dapat berkompetisi di pasar global. Perlindungan terutama akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
"Maka presiden memahami sepenuhnya, Indonesia perlu di-challenge, dipersiapkan tetapi juga kita tidak bisa menghindar bahwa perubahan pasar ini harus kita bisa adaptasi," pungkasnya.
