Bisnis.com, JAKARTA— Menanggapi masalah urbanisasi yang kian meningkat, pemerintah berencana mengembangkan kota sedang dan kecil sebagai secondary city. Konsep pembangunan tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah yang kerap terjadi di kawasan perkotaan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono menyatakan, kini Indonesia memiliki banyak kota dengan penduduk lebih dari satu juta orang, antara lain Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Karenanya, kebutuhan untuk membangun secondary city menjadi kian mendesak.
“Tantangan mengelola kota besar itu adalah fasilitasnya, mulai dari transportasi publik, penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan. Empat hal itu yang harus disediakan kalau ingin menjadi kota yang nyaman,” ujarnya
Basoeki meyakini, pembangunan daerah pinggiran akan mampu mengurangi beban kota, mengingat sekitar 54% penduduk dunia kini tinggal diperkotaan, seperti tercantum dalam laporan World Urbaniztion Prospects yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan tersebut juga memperkirakan, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 66% pada 2050.
Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono mengungkapkan, keadaan perkotaan sebagai mesin penggerak ekonomi akan semakin kompleks ke depannya. Oleh karena itu, ujar dia, kepadatan penduduk di perkotaan harus diimbangi dengan transportasi massal yang memadai.
“Kota ke depannya akan menjadi engine of growth alias mesin penggerak ekonomi sehingga keadaannya menjadi kompleks. Di satu sisi harus menjadi tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas dengan infrastruktur yang memadai, tetapi di satu sisi lain kota juga harus produktif,” ujarnya.
Menurutnya, sebuah kota dikategorikan sebagai kota kecil bila penduduknya sekitar 100.000 orang, dan dikategorikan sedang bila penduduknya mencapai 500.000 orang. Kota kecil dan sedang inilah yang patut untuk dikembangkan menjadi secondary city.
Dia menilai Indonesia saat ini tengah dipandang sebagai fenomena yang menarik perhatian dunia, di mana bermunculan pemimpin-pemimpin lokal yang menjadi pemimpin nasional. Perkembangan yang terjadi secara alami tersebut menjadi salah satu alasan negeri ini menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan APUF-6 ini.
Shamshad Akhtar, Executive Secretary of United Nations Economic and Social Commiddion for Asia and Pacific (ESCAP), menyatakan semua pihak harus merespons gejala urbanisasi guna menciptakan kondisi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Gejala pertumbuhan ekonomi yang terjadi di perkotaan juga harus diimbangi dengan kesadaran menjaga lingkungan.
“Perubahan iklim dan peningkatan level air laut menjadi tantangan yang harus segera direspons, di samping masalah ekonommi. Kita semua harus bisa menciptakan kota yang berkelanjutan dengan kesempatan yang lebih besar bagi semua kalangan, termasuk kaum disabilitas dan manula,” ujarnya.
Dia menilai kawasan perkotaan di negara berkembang seperti Indonesia kerap menghadapi berbagai masalah urban, salah satunya maraknya pencurian listrik yang melemahkan kemampuan keuangan negara. Selain itu, jumlah pengangguran kaum muda yang cukup besar dan kemiskinan menuntut adanya perencanaan tata kota yang lebih matang.
