Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai masalah pangan merupakan kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu, masalah pangan adalah benar-benar kebutuhan dasar. Jaminan tentang pangan menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Artinya untuk mengurus hal paling dasar saja tidak bisa, bagaimana kita yakin pemerintah bisa mengurus yang lain?” kata Enny.
Pangan selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi di Indonesia. Sementara beras menjadi inti dari masalah pangan di Indonesia. Sehingga, jika ada stabilitas harga beras, akan ada jaminan harga pangan sehingga menjamin inflasi.
Untuk itu, menurutnya impor beras untuk masyarakat menjadi tidak penting. Yang lebih penting bagi masyarakat adalah harga yang murah dan di saat yang sama harga gabah petani bisa dibeli dengan harga keekonomian. Strategi untuk menyeimbangkan keduanya merupakan otoritas pemerintah.
Sayangnya, kondisi saat ini tidak memenuhi keduanya. Harga terus merangkak naik dan nilai tukar petani terus menerus turun. Anggaran pertanian yang naik dua kali lipat tidak membuat petani lebih sejahtera. Padahal, untuk merealisasikan kedaulatan pangan intinya adalah bagaimana mensejahterakan petani.
Terkait masalah impor, menurutnya hal tersebut boleh dilakukan jika kebutuhan tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sayangnya selama ini impor selalu dipolitisasi. Biang kerok dari permasalahan tersebut adalah validitas data.
“Data mengenai pangan ini sudah dipertanyakan. Ketidaksinkronan antara kementerian ini jadi persoalan. Di negara manapun, tidak mungkin terjadi surplus tapi harga justru naik. Itu sudah pasti datanya tidak valid.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
