Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HKI Minta Pemerintah Konsisten Garap Infrastruktur Pendukung

Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan proyek pelabuhan dan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan industri di Jawa Barat, khususnya dari Karawang hingga Subang.
Ilustrasi kawasan industri/Jabarprov.go.id
Ilustrasi kawasan industri/Jabarprov.go.id

Bisnis.com, JAKARTA-- Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan proyek pelabuhan dan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan industri di Jawa Barat, khususnya dari Karawang hingga Subang.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sani Iskandar mengatakan pengembangan kawasan industri harus terus didorong untuk mendukung program penghiliran dan memicu industri produk-produk substitusi impor. Apalagi saat ini, UU No.3/2014 tentang Perindustrian beberapa aturan turunanya telah mewajibkan semua industri manufaktur baru untuk berlokasi di kawasan industri.

"Pengembangan kawasan industri, khususnya di luar Jawa harus ditingkatkan," katanya di Kantor Presiden, Selasa (29/9).

Selain itu, pengusaha juga menuntut pemerintah konsisten dalam membangun infrastruktur pendukung industri nasional. Sani mencontohkan salah satu sikap inkonsisten pemerintah adalah penundaan proyek pelabuhan di Cilamaya.

"Ini kita minta harus dipercepat lagi, kalau kawasan ini terus berkembang ke arah Bekasi, Karawang, Cikampek, Subang, itu harus ada alternatif pelabuhan di daerah sekitar Karawang dan Subang," tuturnya.

Selain pelabuhan, Himpunan Kawasan Industri meminta pemerintah membangun akses jalan tol paralel di sisi Selatan, selain jalan tol Jakarta-Cikampek. Pembangunan jalan diharapkan dapat memperlancar arus kontainer dari dan menuju kawasan industri.

"Untuk pengembangan power plant juga kita minta pengembang dan pengelola kawasan industri diberi kemudahan untuk mengembangkan pembangkit," lanjutnya.

Sani menambahkan pengembang kawasan industri menanti fasilitas pengamanan dari aparat Kepolisian. Pasalnya, kawasan industri telah ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengamanan dari Polri, lanjutnya, dapat menghindari pengerusakan aset dan bangunan saat terjadi aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh para pekerja.

"Kita minta pak presiden mendorong Kementerian Perindustrian dan Polri agar juklak terkait pengamanan bisa segera dikeluarkan," pungkas Sani.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper