BKPM Matangkan Pembentukan Desk Industri Padat Karya

Bisnis.com, JAKARTA -  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mematangkan rencana pembentukan "desk" khusus industri padat karya yang bertujuan untuk memberikan respon cepat atas permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh industri tersebut di lapangan.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9/2015), mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lintas kementerian pada Jumat (2/10) guna mematangkan rencana tersebut.

"Rencananya koordinasi lintas Kementerian ini akan melibatkan BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai dan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam identifikasi BKPM bersama asosiasi tekstil dan sepatu, permasalahan yang dihadapi memerlukan koordinasi dengan kementerian tersebut," katanya.

Menurut Franky, koordinasi lintas kementerian pada tahap awal ini cukup penting untuk memastikan "desk" khusus tersebut berjalan efektif mengingat permasalahan yang dihadapi industri padat karya sangat terkait dengan kementerian lainnya.

Ia menambahkan permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil eksisting dari hasil identifikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah peningkatan biaya produksi akibat bahan baku yang masih impor, daya beli masyarakat yang menurun, serta masuknya pakaian impor, terutama yang masuk secara ilegal.

Oleh karena itu, menurut dia, koordinasi dengan lintas kementerian sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Persoalan impor bahan baku, tentunya akan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlukan koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai. Dengan demikian, 'desk' ini akan efektif menyelesaikan yang dihadapi oleh investor," katanya.

Sebelumnya, seusai melakukan pertemuan dengan API, Franky melontarkan rencana pembentukan "desk" khusus industri padat karya, yang pada tahap pertama akan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh investor sektor tekstil dan alas kaki.

Pembentukan "desk" khusus tersebut ditujukan sebagai fasilitasi terhadap investor eksisting di kedua sektor yang menghadapi permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha mereka.

Pasalnya, kedua sektor tersebut dinilai cukup strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun memperkuat ekspor Indonesia.

"Potensi ekspor sektor tekstil dan alas kaki Indonesia masih cukup besar karena pada 2014 ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia hanya 1,85 persen dari nilai pasar global sebesar 700 miliar dolar AS. Demikian pula dengan sektor alas kaki di mana ekspor Indonesia hanya 4 persen dari nilai pasar global sebesar 100 miliar dolar AS," katanya.

Dalam catatan BKPM, sepanjang Semester I 2015 realisasi investasi sektor tekstil masih tumbuh positif, naik 58 persen sebesar Rp3,88 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ada pun realisasi investasi seluruh sub-sektor tekstil pada Semester I 2015 juga tumbuh positif, yaitu industri pengolahan serat tekstil tumbuh 213 persen sebesar Rp2,4 triliun dari 82 proyek, industri penenunan tekstil tumbuh 613 persen sebesar Rp163 miliar dari 25 proyek, industri pakaian jadi tumbuh 16 persen sebesar Rp941 miliar, dan industri perlengkapan pakaian tumbuh 563 persen sebesar Rp216 miliar dari 15 proyek.

Sementara itu, realisasi investasi untuk sektor alas kaki pada Semester I 2015 tumbuh 613 persen sebesar Rp759 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 69 proyek.