Bisnis.com, TANGERANG - Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan inventarisasi sebanyak 2.200 tenaga kerja (naker) asing pada sektor tertentu yang terdaftar secara resmi.
"Semuanya adalah tenaga ahli dan dipantau setiap bulan keberadaan mereka," kata Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Pemkab Tangerang Marihot Marbun di Tangerang, Senin (28/9/2015).
Marihot mengatakan untuk penambahan dan pengurangan naker asing itu berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Pernyataan tersebut terkait Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Susilo menyatakan pemerintah harus membatasi jumlah naker asing.
Hal itu karena menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 maka naker lokal harus dilindungi sehingga tidak menambah jumlah buruh yang menganggur akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sesuai data KSPSI Kabupaten Tangerang bahwa saat ini buruh yang kena PHK mencapai 60.000 akibat kondisi rupiah yang terus terpuruk. Susilo mengatakan jangan sampai keberadaan naker asing itu juga merambah sebagai buruh biasa dan akhirnya dapat dibayar dengan murah.
Bila masalah itu terjadi maka buruh lokal akan kehilangan pekerjaan dan serbuan buruh dari Myanmar dan Laos merajalela karena mereka bersedia dibayar murah.
Marihot menambahkan keberadaan naker asing untuk saat ini hanya sebagai tenaga ahli dan bukan buruh kasar. Meski begitu, diharapkan buruh lokal untuk dapat meningkatkan keterampilan karena persaingan dengan naker asing dimulai Desember 2015.
Walau demikian, untuk sementara ini sesuai hasil pemantauan di lapangan belum terdapat naker asing yang menjadi buruh kasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
