Bisnis.com, JAKARTA - Kendati masih kukuh menoleransi defisit anggaran di level 2,23% terhadap produk domestik bruto sesuai dengan prognosis 2015, pemerintah kali ini mewaspadai risiko shortfall atau selisih antara realisasi dan target penerimaan dari pos PPh migas dan PNBP sejalan dengan masih rendahnya harga minyak.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hingga saat ini toleransi defisit anggaran masih 2,23% dengan shortfall penerimaan pajak Rp120 triliun. Namun, pihaknya menegaskan ada risiko shortfall dari PNBP sebagai akibat rendahnya ICP.
"Sebagai bayangan, Agustus kemarin ICP kita Cuma US$42 padahal asumsinya [dalam APBNP 2015] senilai US$60. Kami tetap mencermati potensi penurunan PNBP dan PPh migas," katanya ketika konferensi pers, Kamis (17/9/2015).
Dari data Kemenkeu, defisit APBNP 2015 per 31 Agustus mencapai sebesar Rp186,7 triliun atau 1,6% terhadap PDB. Capaian itu sudah mencapai 83,9% dari target defisit dalam APBNP 2015 Rp222,5% atau 1,9% terhadap PDB. Dengan toleransi pelebaran hingga 2,23% terhadap PDB, akan ada tambahan pembiayaan utang sekitar Rp37 triliun.
Adapun, realisasi PNBP mencapai Rp168,3 triliun atau 62,5% dari target Rp269,1 triliun. Dari penerimaan SDA secara total baru mencapai Rp75,2 triliun atau 63,3% dari target Rp118,9 triliun.
Dari jumlah tersebut, SDA migas hanya mencapai Rp57,1 triliun atau 70,2% dari target Rp81,4 triliun.
Selain itu, pihaknya juga akan mewaspadai penerimaan dari PPh migas maupun bea keluar (BK) yang juga turun. PPh migas per akhir Agustus tercatat Rp36 triliun atau 72,7% dari target tahun ini Rp49,5 triliun. Tahun lalu, posisi 29 Agustus, penerimaan PPh migas tercatat Rp51,8 triliun atau 61,7% dari target APBNP 2014 Rp83,9 triliun.
Di saat yang sama, posisi penerimaan dari BK juga anjlok dari Rp9 triliun tahun lalu menjadi Rp2,7 triliun tahun ini.
Dari pos belanja, belanja negara mencapai Rp1.054,2 triliun hanya naik tipis dari realisasi tahun lalu Rp1.049,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat Rp621,3 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu Rp683,9 triliun. Di sisi lain, transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp432,9 triliun atau lebih tinggi dari posisi capaian tahun lalu Rp365,3 triliun.
"Pokoknya kita tetap dalam posisi menjaga penerimaan perpajakan. Kita sudah siapkan tambahan financing utamanya melalui multilateral dan bilateral," ujar Bambang.
Sementara itu, pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp246,8 triliun atau 110,9% dari target pembiayaan Rp222,5 triliun.
