Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyatakan biaya logistik di Indonesia masih sangat inefisien, termasuk kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya mendukung industri pelayaran nasional.
Ketua Caretaker DPP INSA Hamka mengatakan permasalahan yang sering terjadi dalam upaya mendukung efisinesi sistem logistik nasional di Indonesia adalah biaya bunker yang lebih tinggi 30%– 40% dari biaya bunker di luar negeri. Selain itu, kualitas bunker di Indonesia masih lebih rendah karena kandungan sulfurnya masih tinggi.
Dari sisi kebijakan fiskal, menurutnya, kebijakan yang masih belum sepenuhnya mendukung industri pelayaran nasional di antaranya masih ditetapkannya PPN bunker/BBM, PPN bongkar muat, PPN komponen sparepart kapal, PPN atas penjualan kapal milik kurang dari 5 tahun.
"Termasuk biaya TKBM yang masih cukup tinggi, bunga perbankan yang tinggi, dan kebijakan antardepartmen yang masih belum terintegrasi, serta Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung serta masih bersifat profit dari seharusnya yang bersifat benefit untuk kepentingan nasional," katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2015).
Fakta yang terjadi saat ini, ucap Hamka, adalah dari total biaya logistik yang ada, secara rata-rata, freight kapal hanyalah 30% dari total biaya (trucking, biaya freight, biaya pelabuhan).
Dari biaya freight itu sendiri komponen terbesarnya terdiri dari bahan bakar (30%), biaya pelabuhan (40%), sehingga terlihat biaya pelabuhan masih dominan di dalam komponen freight.
"Menurut kami, untuk menurunkan biaya logistik, perlu dilakukan pembedahan dan harus dilihat kembali komponen biaya-biaya, seperti halnya biaya TKBM, biaya TKBM di area timur sangat tinggi sekali dibandingkan dengan area lain dan mencapai 30% dari total biaya kepelabuhanan yang normalnya hanya di bawah 10%," ucapnya.
Dia mencontohkan biaya di pelabuhan Indonesia timur yang dikenakan kepada perusahaan pelayaran selain biaya THC (terminal handling container), adalah adanya biaya TKBM yang hampir menyamai biaya THC itu sendiri seperti di Jayapura ada biaya THC Rp761.000, biaya TKBM Rp503.490 untuk container ukuran 20 feet.
Di Biak, lanjutnya, ada biaya THC Rp1 juta, biaya TKBM Rp813.325 untuk container ukuran 20 feet. Di Manokwari total biaya THC Rp1,7 juta yang di dalamnya juga sudah termasuk biaya TKBM.
"Masih ada yang namanya biaya pembinaan organisasi yang dikutip dari perusahaan pelayaran per container full ukuran 20 feet sebesar Rp71.042 di Jayapura, dan container kosong Rp12.108 dan untuk ukuran 40 feet full Rp142.082 dan Rp24.216 untuk container kosong."
INSA, tutur Hamka, saat ini juga sudah mendukung program pemerintah dengan menjalankan tol laut yang sudah berjalan sampai saat ini.
"Ini perlu kita sempurnakan secara bersama-bersama dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sesuai dengan Tema RUA-INSA 2015 yaitu INSA Sebagai Sabuk Nusantara Menuju Poros Maritim Dunia," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
