Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berbincang masalah transportasi dan stimulus untuk usaha kecil dan menengah dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana.
Seusai pertemuan di Istana, Rusdi menuturkan paket kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus dipastikan implementasi dan prosedurnya dipermudah dan dipercepat.
"Masalah itu aja, transportasi sama masalah UKM. Kemudian paket kebijakan yang dibikin 12% itu kan sangat membantu UKM," kata Rusdi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (10/9/2015).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan dari melemahnya ekonomi nasional.
"Perlu kami sampaikan bahwa pemberdayaan usaha mikro dan kecil telah diberikan penyaluran kredit usaha rakyat dengan tingkat suku bunga yang rendah, yang dulunya 22-23% menjadi 12% yang disubsidi pemerintah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (9/9).
Terkait transportasi, paket kebijakan ekonomi tahap I yang diluncurkan Presiden Jokowi antara lain mencakup deregulasi Peraturan Menteri Perhubungan No.74/2015 dan Permenhub No.78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi. Deregulasi dua Permenhub tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, sehingga membuat perizinan usaha jasa transportasi menjadi lebih terkendali.
Selain itu, pemerintah juga akan merevisi Permenhub No.36/2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan taris jasa kebandaraan untuk menetapkan denominasi Rupiah dalam tarif jasa parkir pesawat. []
