Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan agar paket kebijakan yang akan diumumkan pada Rabu (9/9/2015) berdampak signifikan menjaga daya beli masyarakat, menarik arus modal, dan mendorong deregulasi penghambat investasi.
SIMAK: Bertemu Donald Trump, Fadli Zon Laporkan Balik Aggota Dewan
Seusai melaporkan pertemuan G-20 dan perkembangan APBN kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro juga menyampaikan persiapan paket kebijakan ekonomi.
SIMAK: GEBRAKAN BUDI WASESO: Mau Pidanakan Pemakai Narkotika
Di sisi fiskal, lanjutnya, Kemenkeu bersiap merombak Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang menghambat aktivitas ekonomi dan investasi, sekaligus menyusun beleid baru sebagai stimulus fiskal untuk dunia usaha.
BACA JUGA: KORUPSI POLITISI PDIP: Terkuak, Proposal Kawasan Industri 5 Ribu Hektare
"Insentif fiskal ya, kita sudah tax holiday. Itu bagian dari paket. Nanti ada lagi lah, terutama untuk yang galangan kapal juga mau kita selesaikan," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015).
Bambang menambahkan, terkait paket kebijakan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan arahan agar strategi tersebut berdampak signifikan untuk ekonomi nasional.
"Paket kebijakan harus memuat hal-hal yang berdampak signifikan buat ekonomi kita, menjaga daya beli masyarakat, menarik inflow, maupun juga mendorong deregulasi. Harus ada pesan itu," tuturnya.
Stimulus
Selain membahas paket kebijakan, Bambang juga melaporkan perkembangan pembahasan APBN 2016 dan perkembangan APBN sampai saat ini, termasuk defisit fiskal yang diperlebar menjadii 2,2% PDB.
Untuk menstimulus ekonomi, pemerintah juga menekankan percepatan penyerapan dana desa yang baru terserap sekitar 40% dari pagu Rp20,7 triliun.
Percepatan diupayakan dengan menyusun surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, Menkeu, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Aturannya disederhanakan, supaya pemerintah desa bisa segera mencairkan. Sederhanakan ya pemakaiannya. Misalnya, dikasih batasan saja daripada dibuka secara luas, untuk infrastruktur dan daya beli masyarakat," pungkasnya.
