Bisnis.com, PADANG--Pemerintah mendorong badan pertanahan dan pemerintah daerah bersinergi mempercepat proses pembebasan lahan di sejumlah daerah untuk menggenjot realisasi belanja modal yang hanya berkisar 12%.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan realisasi belanja modal dalam APBD provinsi per 31 Agustus 2015 baru mencapai 11,4%, sedangkan APBD kabupaten/kota 13,8%.
"Penyebabnya karena pembebasan lahan banyak terhambat jadi proyek infrastruktur juga terkendala, ujarnya, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur, sehingga belanja modal bisa berperan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.Selain lahan, belanja modal juga terhambat karena lambatnya proses di unit layanan pengadaan (ULP) dan siklus tahunan di mana banyaknya pekerjaan atau pihak ketiga yang menarik anggaran di triwulan IV.
Adapun, secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 39,45%. Sejumlah provinsi yang penyerapan anggarannya rendah a.l Kalimantan Utara 19%, DKI Jakarta 19%, Papua 22%, dan Jawa Barat 26%.
Sejumlah provinsi lainnya sudah mencatatkan realisasi di atas 50%, yakni Kalimantan Tengah 56%, Gorontalo 54%, Maluku Utara 53%, dan Sulawesi Tenggara 51%.
Dia meminta kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran selagi tidak menyalahi undang-undang.
"Jangan sampai ada ketakukan kepala daerah, sehingga realisasi tidak tercapai. Selagi tidak menyalahi undang-undang lakukan saja, katanya.
Meski masih jauh dari target, dia meyakini di penghujung kuartal ketiga penyerapan anggaran bisa mencapai 65% hingga 70%, dan di kuartal IV penyerapan anggaran bisa mencapai 91% hingga 93%.""
