Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan proyek kereta super cepat (high speed train) tidak akan menggunakan uang negara alias alokasi dana dari APBN baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan modal negara (PMN) atau sebagai jaminan.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan Presiden telah sepakat dengan usulan para menteri untuk tidak menggunakan APBN.
Menurutnya, jalur Jakarta-Bandung yang ada telah mencukupi. Dia menuturkan dua proposal dari Jepang dan China akan diteruskan ke BUMN.
"Presiden sudah sepakat. Kalau mau bikin kereta dengan jalur berbeda, ya biarkan saja, mau BUMN atau mau patungan dengan siapa saja juga
boleh, selama tidak memakai APBN," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (3/9/2015)
Dia menegaskan dana APBN untuk pembangunan kereta sangat terbatas dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur kereta api di luar Pulau Jawa.
Jonan melanjutkan rapat koordinasi antar kementerian meminta proyek ini dikerjakan secara business-to-business (B-to-B) atau murni oleh swasta. Pemerintah, katanya, hanya akan berlaku sebagai regulator.
"Pemerintah tidak ikut-ikut. B to B, tidak akan ada subsidi, tidak pakai APBN, tidak ada jaminan pemerintah. Kami hanya akan mengeluarkan izinnya, pembangunannya bagaimana. Itu untuk Kementerian Perhubungan," ujar Jonan.
Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Menurutnya, prinsip Kementerian Keuangan adalah pembangunan tidak boleh menggunakan APBN.
"Kalau kereta cepat jadi dibangun, prinsipnya tidak boleh pakai APBN atau terkait APBN kapanpun dan berapapun," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
