Bisnis.com, BANDUNG - Pengembang perumahan meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam membuat kebijakan perizinan yang mudah untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2RSI) Ferry Sandiyana mengatakan selama ini pengembang sering kesulitan menempuh perizinan untuk mendirikan rumah murah di daerah.
Menurutnya, selama ini pengembang perlu mengikuti proses birokrasi yang cukup lama, padahal kebutuhan perumahan mendesak sehingga menambah biaya operasional.
Bahkan, pengembang kerap mengeluarkan biaya tinggi untuk mengurus perizinan di daerah. "Harga rumah murah sudah dipatok pemerintah. Apabila biaya perizinannya mahal, akan mengganggu pengembang membangun rumah murah," ujarnya, Minggu (30/8/2015).
Ferry menjelaskan dukungan pembangunan rumah bagi MBR tidak bisa hanya dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah harus mendukungnya dengan melancarkan proses perizinan.
"Apalagi saat ini harga komponen bahan bangunan rumah terus naik terkait menguatnya dolar AS terhadap rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak kepada konsumen yang menunda membeli rumah karena harganya tidak terjangkau," katanya.
Selain itu, pengadaan rumah murah sering terbentur dengan lahan, terutama pada sejumlah lokasi yang dekat dengan kawasan industri.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbanyak bank tanah agar pengembang bisa lebih mudah untuk membangun rumah dengan harga tanah yang lebih realistis.
Dia menyarankan agar pemerintah menyediakan bank tanah dalam satu hamparan khusus, sehingga memudahkan pengembang dalam mendirikan rumah.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jabar Rahayu Wiramiharja meminta pemerintah terus mengendalikan harga tanah untuk memacu pembangunan rumah murah pada tahun depan.
Menurutnya, jika harga tanah stabil diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program, karena kecepatan kenaikan harga tanah selama ini sangat tinggi dan dipengaruhi sejumlah faktor.
“Salah satu kendala utama pembangunan rumah murah MBR yakni masalah lahan yang harganya semakin tinggi," ujarnya.
Tahun ini, pihaknya menargetkan pembangunan 36.000 unit rumah untuk MBR, sedangkan tahun lalu sebanyak 24.000 unit.
