Bisnis.com, BANDUNG - Hingga Juni 2015, BPJS Kesehatan Kantor Operasional Kota Cimahi telah melakukan pembayaran klaim fasilitas kesehatan dari klinik hingga rumah sakit mencapai Rp135,7 miliar.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Operasional Kota Cimahi Sedy Fajar Muhamad mengatakan, total pembayan klaim tersebut paling besar datang dari rumah sakit rawat jalan tingkat lanjut dna rawat inap tingkat lanjut yang mencapai Rp121 miliar.
"Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat I seperti dari klinik dan puskesmas mencapai Rp14,7 miliar. Rata-rata setiap bulan klaimnya sekitar Rp2 miliar," katanya, Minggu (23/8/2015).
Menurutnya, pembayaran klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan rutin dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 15. Khusus bagi rumah sakit, pembayaran klaim dilakukan setelah berkas yang disampaikan pihak rumah sakit diterima lengkap 15 hari kerja.
Pengelola rumah sakit diminta tertib dalam mengajukan klaim untuk diveifikasi. Adapun alasan 15 hari kerja semenjak dokumen klaim diterima, disebabkan BPJS harus melakukan verifikasi permohonan pembayaran yang disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan lebih dari 15 hari kerja dan dokumen lengkap, maka BPJS akan kena denda.
"Kadang-kadang berkas yang diberikan faskes itu nggak lengkap sehingga harus ditambah ini dan itu yang membuat proses pembayaran menjadi lama. Kalau sudah lengkap kami transfer dananya itu ke rekening rumah sakit," ujarnya.
Di Cimahi, jumlah fasilitas kesehatannya sudah mencapai 36 tempat di antaranya 13 puskesmas, 14 klinik swasta, satu klinik TNI dan Polri, lima dokter praktik dan satu dokter gigi. Sedangkan jumlah rumah sakitnya ada enam.
"Di Cimahi yang paling lancar dan cepat tanggap dalam mengajukan pembayaran klaim itu umumya rumah sakit swasta seperti Mitra Kasih, Kasih Bunda, MAL dan Avisena. Kalau RSU Cibabat lambat," ujarnya.
Hingga pertengahan Agustus, jumlah warga yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan Cimahi mencapai 338.368 peserta atau sudah lebih dari 50% dari total warga. Sedangkan peserta dari perorangan 60.000.
Lebih lanjut dia menyebutkan, saat ini ada 69 perusahaan yang sama sekali belum melakukan registrasi sebagai peserta. Selain itu, ada 31 perusahaan yang sudah melakukan registrasi, tapi belum memasukkan data karyawannya.
"Jumlah pekerja yang belum terdaftar masih banyak. Potensi jumlah tenaga kerjanya sekitar 17.000-an," ujarnya.
