Bisnis.com, Jakarta--Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyampaikan pemerintah daerah harus mulai membuat alur khusus bagi tunanetra di trotoar. Menurutnya, keberadaan jalan khusus saat ini belum sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga membahayakan.
"Ada pemda yang buat alur khusus untuk tunanetra di trotoar. Namun tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga tidak dapat digunakan, karena membahayakan," ucapnya, Jumat (21/8/2015).
Dalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pemerintah, pemda dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bidang LLAJ kepada disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Perlakuan khusus meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.
"Perlakuan khusus adalah pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yg bersifat umum serta informasi yg diperlukan bagi disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan,' jelasnya.
Berdasar data World Health Organization (WHO) pada 2012 terdapat 15% penyandang disabilitas atau sekitar 36 juta jiwa dari 250 juta jiwa. Beberapa jalur pejalan kaki telah memilki fasilitas penunjang bagi disabilitas bisa ditemui di DKI Jakarta. Namun, fasilitas itu tergeser oleh keberadaan pedagang kaki lima dan ojek.
