Bisnis.com, PEKANBARU--Provinsi Riau akan mendapatkan bagian dalam program percepatan pembangkit listrik 35.000 megawatt di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan wilayahnya akan mendapatkan bagian pembangunan pembangkit listrik berdaya terpasang sebesar 1.900 sampai 2.000 MW.
"Riau akan dapat bagian dari program 35.000 MW pemerintah pusat, bagiannya sekitar 1.900 sampai 2.000 MW, sumber pembangkitnya juga dari beragam energi dan diutamakan sumber energi baru terbarukan (EBT)," katanya kepada Bisnis, Kamis (20/8).
Syahrial mengatakan wilayahnya memiliki semua sumber penggerak energi listrik mulai dari energi fosil semisal minyak bumi, gas, hingga bahan tambang batu bara yang menjadi andalan PLTU.
Untuk sumber EBT, Riau memiliki banyak potensi seperti mikro hidro yang memanfaatkan aliran air sungai tenang maupun deras, sampai pada pemanfaatan limbah cair pengolahan kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) yang berlimpah.
Pemanfaatan dua EBT unggulan Riau itu, akan didiskusikan dan dipaparkan dalam pertemuan rapat koordinasi percepatan pembangunan ketenagalistrikan se Sumatra.
"Pertemuannya diagendakan pada akhir bulan ini, rencananya nanti akan dihadiri Mendagri dan Menteri ESDM, di situ akan dibicarakan semua potensi energi yang ada untuk mendorong realisasi program 35.000 MW dan mencari solusi hambatan realisasinya," katanya.
Salah satu hambatan paling umum yang dihadapi pemerintah dan PLN sebagai otoritas kelistrikan nasional menurut dia, yaitu kendala dalam pembebasan lahan yang biasanya berstatus hutan alam dan belum dapat dimanfaatkan hingga ada revisi dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat.
Meski demikian ada beberapa langkah solusi yang coba diambil seperti pengajuan pinjam pakai kawasan kepada kementerian terkait yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
"Tapi ya tetap saja namanya pengajuan itu tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan, ini yang akan nanti sama-sama dicari jalan keluar dalam pertemuan dan rakor bersama itu," katanya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya memang mendukung penuh pelaksanaan dan realisasi program percetapan pembangunan pembangkit 35.000 MW di wilayahnya.
"Kami mendukung penuh, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri ESDM Sudirman Said di Surabaya bulan lalu juga sudah dibahas masalah itu," katanya.
Menurut dia, saat ini sudah banyak investor yang berminat untuk masuk ke dalam bidang kelistrikan di wilayah itu, tetapi lagi-lagi kendala utama yang dihadapi pemda setempat dalam pengesahan izin adalah benturan penggunaan lahan akibat belum direvisinya RTRW.
