Bisnis.com, JAKARTA - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,59 triliun (kurs US$1=Rp15.185) untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menuturkan pinjaman yang diberikan melalui Program Transisi Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Selain itu, dana tersebut juga diharapkan dapat membantu dalam pencapaian target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050, salah satu dari dua subprogram dalam program ini.
“Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya. Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih,” jelas Tominaga dalam keterangan resminya, Jumat (20/9/2024).
Dia melanjutkan, pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya. Namun, hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki ketergantungan listrik pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.
Tominaga menjelaskan, program ini berfokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.
Baca Juga
Adapun, salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil Indonesia. Program tersebut mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.
Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk meningkatkan kesetaraan gender.
Program ini merupakan upaya bersama dari ADB dan mitra pembiayaan bersamanya, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis (AFD/Agence Française de Développement) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi.
ADB memberikan dukungan yang sangat penting bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi, pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta rangkaian luas proyek bantuan teknis.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
