Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggodok strategi dalam rangka percepatan transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi, yaitu optimalisasi penggunaan kendaraan listrik atau EV pada 2030.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, upaya tersebut dapat berdampak positif pada kualitas udara, menurunkan emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas
"Transisi kendaraan listrik di Indonesia merupakan peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi negara kita karena kita menargetkan 13 juta kendaraan listrik 2W [roda dua] dan 2 juta kendaraan listrik 4W [roda empat] pada tahun 2030," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Untuk mewujudkan optimalisasi EV di Indonesia, pemerintah masih perlu mendorong ketersediaan, keterjangkauan, dan infrastruktur yang baik serta kendaraan yang andal.
Dalam rangka percepatan transisi EV, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemeko Marves) melakukan pertemuan dengan lembaga nirlaba global RMI (Rocky Mountain Institute), Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV), Indonesia Environment Fund (IEF), dan Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).
Pertemuan ini mewakili pemerintah, produsen kendaraan listrik, penyedia infrastruktur, pemodal, operator armada, dan lembaga pemikir, terlibat dalam diskusi terfasilitasi untuk merancang solusi dan mengembangkan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti guna mengatasi hambatan.
Baca Juga
Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara RMI dan IEF, untuk berkolaborasi dalam tujuan transisi energi bersih di Indonesia. Keterlibatan ini sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi pasar mobilitas listrik dan energi bersih terkemuka di Asia Tenggara.
Agenda ini juga membongkar strategi yang dapat ditindaklanjuti demi meningkatkan adopsi EV di Indonesia, seiring dengan target ambisius untuk memiliki 13 juta kendaraan roda dua listrik (e-2W) dan 2 juta kendaraan roda empat listrik (e-4W) di jalan raya pada tahun 2030.
Tak dapat dipungkiri, masih ada berbagai hambatan penting dalam adopsi kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, serta keterlibatan perusahaan dan konsumen.
Di sisi kain, Patrick Adhiatmaja, Wakil Ketua AEML mengatakan, transisi menuju mobilitas listrik membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra sektor swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat.
"AEML berkomitmen untuk membina eKort kolektif ini guna memastikan manfaat EV diakui dan diadopsi secara luas di seluruh Indonesia," ujarnya.
Salah satu yang dapat dijadikan contoh praktik terbaik global, yaitu India yang telah berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kerangka kebijakan dan model pembiayaan yang inovatif.
Wawasan ini akan sangat penting karena Indonesia tengah memperluas infrastruktur mobilitas listriknya dan mengatasi tantangan seperti tingginya biaya awal kendaraan listrik dan terbatasnya akses pembiayaan bagi konsumen dan bisnis.
