Bisnis.com, JAKARTA - Kementrian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU Pera) berencana menaikkan standard harga rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak kena pajak untuk meringankkan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menarik minat pengembang menggarap hunian bagi MBR.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementrian PU-Pera Maurin Sitorus mengatakan standard harga rusun tidak kena pajak akan dinaikkan dari Rp144 juta menjadi Rp300 juta.
"Kami ajukan ke Kementrian Keuangan, prinsipnya mereka tidak keberatan terhadap pembebasan PPN [pajak pertambahan nilai] untuk rusun," jelasnya seperti dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, Selasa (11/8/2015).
Sebagaimana diketahui, beleid yang berlaku saat ini hanya membebaskan unit rusunami dengan luas maksimal 36 meter persegi dan harga paling tinggi Rp144 juta per unit. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007. Ketentuan ini mengatur pembebasan PPN bagi barang yang bersifat strategis.
Maurin mengimbuhkan kenaikan standard harga rusun tidak kena pajak juga bagian dari harmonisasi aturan. Pasalnya. rumah sederhana tapak (RST) sudah tidak dikenakan PPN, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.03/2014. "PP No.31 Tahun 2007 itu sudah tidak relevan," ujar Maurin.
Dia menjelaskan, saat ini harga rusunami yang bisa disubsidi pemerintah mencapai berkisar Rp259 juta hingga Rp565 juta. Harga rusunami di Jawa Tengah merupakan yang terendah sedangkan di Papua tertinggi.
Menurut Maurin, kendati disubsidi, tanpa pembebasan PPN, masyarakat akan tetap menanggung PPN sebesar 10% dari harga rusun. []
