Bisnis.Com, JAKARTA--Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional dengan menambah alokasi anggaran infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4 triliun pada 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan berdasarkan hasil pembahasan terakhir dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diputuskan bahwa Pagu Iindikatif anggaran Kementerian PUPR tahun 2016 meningkat dari Rp102 triliun menjadi Rp106 triliun.
"Keputusan terakhir Pagu Indikatif yang disetujui dan akan dimasukkan dalam nota keuangan ialah Rp106 triliun," kata Basuki di Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Dia menuturkan, alokasi anggaran Rp106 triliun masih bersifat sementara, pasalnya pihaknya berencana untuk mengajukan tambahan alokasi anggaran dalam APBN-P 2016. Menurutnya, tambahan alokasi anggaran dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMN, imbuhnya, pada tahun 2016 Kementerian PUPR berencana untuk mengusulkan anggaran Rp178 triliun. Akan tetapi, mengingat ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah, maka usulan alokasi diturunkan menjadi Rp126 triliun.
Berdasarkan penjelasannya, dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian PUPR memperoleh tugas untuk melaksanakan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan 49 bendungan baru, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, rehabilitasi 3,3 juta hektar jaringan irigasi. Kemudian, membangun 1.500 km jalan tol, 2.650 km jalan nasional, 100% akses air minum layak, penanganan kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak, dan beberapa proyek-proyek prioritas lainnya.
Dengan adanya penambahan alokasi anggaran, maka pihaknya bisa menambah jumlah daftar proyek yang dapat direalisasikan pada 2016. Beberapa proyek infrastruktur yang akan digenjot pembangunannya antara lain ialah konstruksi sejumlah ruas tol yang menjadi porsi dukungan pemerintah, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan jalan Trans Papua, perumahan rakyat dan revitalisasi kampung nelayan.
