Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengklaim lebih banyak melakukan pembayaran utang ketimbang mengambil utang baru, yang membuktikan ekonomi Indonesia jauh dari potensi krisis.
Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan kondisi perekonomian Indonesia jauh berbeda dengan Yunani sehingga potensi krisis sangat kecil.
Hal itu terbukti dari posisi utang Indonesia yang terbilang wajar dibandingkan negara-negara lain.
“Sekarang kalau kita lebih banyak membayar utang daripada melakukan utang baru,”tegasnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis(9/7/2015).
Kendati demikian, Indonesia masih membutuhkan pinjaman dana untuk mendanai kebutuhan infrastruktur yang mencapai Rp5.500 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Terlebih, Indonesia masih termasuk negara yang bisa memperoleh insentif bunga utang yang murah dari lembaga pendanaan internasional.
“Utang multilateral itu sangat murah, misalnya ADB itu bunganya 1%-2%, untuk 30 sampai 40 tahun,”katanya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (9/7/2015).
Selama ini, pemerintah hanya mampu menyediakan 40% dari kebutuhan infrastruktur.
Berdasarkan data anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), dana untuk pembangunan infrastruktur tercatat sebesar Rp400 triliun, nilai itu belum termasuk dana dari badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta.
Sebelumnya, Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Edimon Ginting mengatakan stimulus ekonomi tidak akan sesuai dengan perkiraan, karena tertundanya realisasi belanja pemerintah dan potensi shortfall penerimaan pajak yang lebih tinggi dari perkiraan semua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
