Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Hanif: Revisi PP JHT Bukti Pemerintah Mendengar

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. /Bisnis.com
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah.

Menurutnya, revisi itu dilakukan karena respons pemerintah terhadap penolakan publik yang cukup kuat. PP itu, katanya, pada dasarnya sudah sejalan dengan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Revisi ini tanda bahwa pemerintah itu mendengar, pemerintah itu menampung aspirasi seluruh masukan yang ada," katanya, Selasa (7/7/2015).

Dia menambahkan dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak salah. Bahkan, pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menuntut adanya revisi PP tersebut.

"Pemerintah sudah akomodatif. Yang salah adalah implementasi UU SJSN dalam PP tidak sesuai dengan kondisi realita yang ada." []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Tegar Arief
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper