Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah disarankan membicarakan percepatan penyerapan anggaran, di antaranya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menyikapi keterlambatan penyusunan perubahan nomenklatur dari sejumlah kementerian.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menyatakan pemerintah perlu membuat kebijakan out of the box untuk merespons perlambatan ekonomi saat ini guna mendongkrak pertumbuhan di sisi enam bulan tahun ini.
“Aparatur tidak ada yang mau menjalankan karena nomenklaturnya tidak ada. Mereka juga tidak berani, daripada masuk penjara,” katanya saat ditemui di sela-sela acara pelantikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung, Kamis (2/7/2015).
Dia memandang meskipun nomenklatur dari sejumlah kementerian belum selesai, dengan membicarakan dengan sejumlah lembaga agar mengantisipasi kesalahan ataupun penyelewengan.
“Jadi perlu ajak BPK, dan KPK, kepolisian, ataupun kejaksaan. Walaupun belum selesai, pemerintah akan belanja dahulu. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan,” imbuhnya.
Belanja modal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 dengan total nilai sebesar Rp290,3 triliun, hingga akhir Juni 2015 tercatat baru mencapai 9,4%.
Adanya realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap sektor produktif, di antaranya berbentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), menurut Aviliani, sebagai kebijakan yang perlu diapresiasi.
“Itu bagus rencananya. Investor juga melihat APBN menjadi aman, tidak dibebani subsidi yang tidak jelas. Cuman persoalannya, itu targetnya itu kapan,” ujarnya.
