Bisnis.com, JAKARTA – Isu keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hambatan utama dalam proses negosiasi legalitas kayu antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama mengatakan proses negosiasi akhir dengan Uni Eropa akan berlangsung pada 8 Juli 2015.
“Hambatan utamanya soal keterbukaan informasi, karena mereka [Uni Eropa] melihat masih ada beberapa sengketa informasi dan gugatan di pengadilan,” ujarnya, Jumat (26/6/2015).
Mengenai sengketa informasi ini, lanjutnya, pemerintah akan berupaya meyakinkan bahwa Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur keterbukaan informasi yakni UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Putera mengakui hingga saat ini masih terdapat sejumlah gugatan publik terkait keterbukaan informasi di Kementerian LH dan Kehutanan.
Namun demikian, pihaknya yakin mampu menjelaskan kepada Uni Eropa bahwa sengketa informasi tersebut terjadi akibat kesalahpahaman persepsi mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik.
Pemerintah Indonesia optimistis proses negosiasi dengan Uni Eropa mengenai sertifikasi legalitas kayu akan berjalan lancar sehingga kayu dan produk turunannya dapat beredar bebas di 28 negara anggota.
