Bisnis.com, JAKARTA Anggota Dewan meminta pemerintah untuk merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 karena terjadi perubahan yang signifikan dalam beberapa indikator makro ekonomi termasuk laju pertumbuhan domestik bruto (PDB).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan penyesuaian RPJMN ini sangat penting menentukan arah pembangunan karena sudah terjadi banyak penyimpangan kondisi ekonomi saat ini.
Semua indikator makro sudah berbeda. Terjadi perubahan signifikan dalam keadaan dan kondisi yang ada sekarang. Walaupun jalan satu tahun, mesti disesuaikan lagi, ujarnya dalam rapat panja dengan pemerintah, Senin (22/6/2015).
Indikator pertumbuhan ekonomi, misalnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 7% dalam lima tahun ke depan. Indikator tersebut dinilai sudah tidak realistis mengingat laju PDB kuartal I/2015 melambat di level 4,7%.
Setelah capaian itu, otoritas fiskal pun menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 5,4%. Belakangan, tanpa menyebut upaya pencapaian asumsi dalam APBNP 2015 sebesar 5,7%, pemerintah mengejar pencapaian laju PDB yang lebih baik dari realisasi tahun lalu 5,01%.
Ahmadi berujar penyesuaian RPJMN sangat dibutuhkan agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) membumi dan bisa direalisasikan. Dengan demikian, lanjut dia, arah pembangunan Indonesia ke depan bisa jelas dan terukur.
Menurutnya, RKP juga harus dibuat secara komprehensif sehingga cocok antara satu dimensi pembangunan dengan dimensi lainnya. Selain itu, desain yang komprehensif pada akhirnya akan match dengan rencana pendanaan.
Oleh karena itulah, sambung politisi dari Partai Golkar ini, perencanaan tiap kementerian/lembaga harus sesuai dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN. Langkah ini, sambung dia, akan membuat setiap program antar K/L maupun antar daerah tidak bertabrakan.
Kalau enggak membumi saya khawatir Indonesia ini mau ke mana. Dulu pemerintah yang lama [revisi RPJMN] dilakukan di tahun kedua atau ketiga. Tidak usah malu-malu. Kalau faktanya susah dicapai ya revisi dulu aja, katanya.
Anggota Banggar dari Partai Nasdem Achmad Hatari mengungkapkan kontrol dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) seharusnya mampu berjalan baik dalam mengawal target-target pembangunan nasional. Dia memandang banyak target-target yang terlalu tinggi sehingga tidak realistis untuk dicapai.
Sebagai bangsa kita jangan terlalu sombong dan ambisius dalam menetapkan target yang muluk-muluk, katanya.
Kontrol dari Bappenas, lanjut dia, seharusnya terlihat dari seleksi program tiap K/L. Dia curiga selama ini seleksi program tidak jalan dan hanya sekadar lewat. Untuk daerah, Achmad berujar seharusnya Bappenas memantau langsung dan jangan hanya mengandalkan pada Bappeda.
Wakil Ketua Banggar Said Abdullah berujar perlu penyesuaian RPJMN di aspek keamanan nasional. Tidak adanya Polri dalam rencana keamanan nasional dinilai kurang tepat. Di manapun biasanya dulu, ketika ada BNN pasti ada polisinya.
Ditemui terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan RPJMN tidak perlu direvisi. Menurutnya, beberapa perubahan indikator makro ekonomi merupakan kondisi yang wajar asalkan bisa diberikan penjelasan terkait penyebab pergeserannya.
Masih bisa jadi guideline. Yang dilihat kan kerangka keseluruhannya. RPJMN bukan mengatur makroekonomi saja. Makroekonomi hanyalah bagian dari itu. Tapi ini rencana pembangunan nasional, tegasnya.
Andrinof mengungkapkan poin penting dari RPJMN yakni arah pembangunan yang ingin dicapai. Menurutnya, walaupun indikator makroekonomi bergeser, dengan RPJMN pemerintah tetap akan memastikan arah dan tujuan akhir pembangunan.
Pemerintah, sambungnya, akan terus berupaya menciptakan partumbuhan ekonomi yang berkualitas lewat peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, penekanan rasio gini, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Terkait keamanan nasional, Andrinof berujar aspek tersebut bisa diperdebatkan (debatable). Menurutnya, terkait kelembagaan, banyak wacana yang berbeda-beda terkait peran Polri dan TNI. Aspek itu, tegasnya, bukan menjadi prinsip utama RPJMN.
.JPG?w=300&h=221)
