Banyak Perusahaan Diduga Bakal PHK Pekerja Sebelum MEA

Bisnis.com, BANDUNG - Asosiasi Rakyat Kerja Indonesia mengaku khawatir adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi salah satu alasan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja kontrak atau outsourcing.

Ketua Asosiasi Rakyat Kerja Indonesia Anwar Sastro Ma’aruf beramsumsi PHK dilakukan sesuai kesepakatan antarnegara di Asean agar masing-masing harus menyediakan lapangan kerja.

Dengan demikian, salah satu untuk menyediakan lapangan kerja itu, pengusaha di Indonesia diduga banyak melakukan PHK terhadap tenaga kerja kontrak.

“Belum pasti, tetapi ada asumsi seperti di mana masing-masing negara Asean harus menyediakan lapangan kerja. Karena menciptakan lapangan kerja sulit, maka solusinya mengosongkan yang ada dengan melakukan PHK. Saat MEA, lowongan-lowongan itulah yang harus diperebutkan,” katanya, Senin (22/6/2015).

Menurutnya, pada saat MEA, para pekerja dari negara-negara Asean tersebut ditantang untuk memperebutkan posisi yang disediakan dengan syarat tambahan adanya sertifikasi. Ke depan, menurutnya akan semakin sulit para pekerja untuk memperoleh pekerjaan.

Beberapa perusahaan seperti industri tekstil, garmen, serta sepatu saat ini sudah menutup pabrik dan merumahkan karyawan mereka, di mana hal seperti ini diperkirakan masih akan terjadi sampai 2016 atau ketika MEA direalisasikan.

Bahkan, sektor yang sudah melakukan perumahan karyawan cukup bersar di antaranya adalah pertambangan yang mencapai 150.000 orang di seluruh Indonesia.  Kebanyakan, ujarnya, perusahaan di sektor pertambangan ini mulai membawa tenaga kerja asing.

“Sektor pertambangan ini memiliki daya saing tinggi karena tawaran gajinya besar. Makanya mereka [perusahaan] diduga melakukan PHK untuk mempersiapkan pekerja dari luar negeri,” ujarnya.

Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengaku daya saing pekerja saat MEA nanti memang tidak lagi diperuntukan bagi tenaga kerja lokal saja, tetapi seluruh warga negara Asean.

Oleh karena itu, lanjutnya, agar tenaga kerja lokal tidak tergerus oleh asing maka pemerintah dituntut menggenjot kompetensi terhadap mereka.