Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menelusuri lamanya waktu tinggal kontainer atau dwelling time dengan meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung Priok.
Jokowi yang didampingi Menko Maritim Indroyono Susilo menanyakan hambatan dwelling time yang rata-rata berkisar 5,5 hari. Jokowi menginginkan sebuah jawaban yang transparan seperti instansi yang kerjanya lambat. Diketahui ada 18 instansi Kementerian Lembaga yang terlibat dalam hal ini.
"Jangan bilang semua bagus, nyatanya negara kita masih jauh kok. Siapa? Bea cukai apa perdagangan, siapa saya tanya," kata Presiden Jokowi saat meninjau ruang Pemantauan Ekspor Impor kepada presenter dari pihak Indonesia Port Corporation (IPC) yang menjelaskan proses tersebut, Rabu (17/6/2015) seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Namun pihak IPC belum memberikan jawaban memuaskan sehingga Presiden masih mengejar dengan pertanyaan yang sama.
Sedikitnya delapan kali presiden menanyakan pertanyaan senada, bahkan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo juga sempat membantu memberikan jawaban.
Jokowi kembali bertanya dengan kalimat yang lebih tertata.
"Siapa instansi yang paling lama [menghambat] ekspor impor ini pasti ada. Sekarang pertanyaan kembali lagi siapa? Buka aja siapa? Kita perbaiki," kata Jokowi yang justru dijawab persoalan lain.
Menurut Indroyono, saat ini rerata proses dwelling time sekitar 5,5 hari meskipun untuk barang tertentu memang ada yang memakan waktu 20 bahkan hingga 30 hari untuk barang yang berbahaya dengan jenis B3.
Presiden Jokowi berharap dwelling time yaitu proses mengirimkan barang hingga keluar dari pelabuhan bisa rerata 4,7 hari. Jokowi curiga ada instansi yang memang kerjanya lambat tetapi disembunyikan sehingga kembali menanyakan hal itu.
"Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dalam kesempatan itu hadir pula Direktur Pelindo II Richard Joost Lino, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.