Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat meminta pengalihan subsidi pupuk pada APBN 2016 dilakukan secara bertahap sekaligus melakukan evaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan petani.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pengalihan subsidi pupuk merupakan kebijakan pemerintah yang besar, sehingga tidak boleh dilakukan secara drastis.
“Kalau tidak bertahap [pengalihan subsidi] dan tidak dievaluasi berkala pasti menimbulkan gejolak di kalangan petani, dan jadi bumerang juga bagi pemerintah,” ujarnya, Selasa (16/6/2015).
Dia beralasan tidak mudah menerapkan pengalihan subsidi serta menyerahkan harga pupuk pada mekanisme pasar karena membebaskan harga pupuk akan berimbas besar bagi petani.
Namun, pada prinsipnya, HKTI setuju dengan rencana pengalihan subsidi tersebut mengingat selama ini pendistribusian pupuk subsidi sering tidak tepat sasaran.
“Kami setuju dengan langkah pemerintah ini karena akan meminimalisir penyelewengan,” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah pun harus mempersiapkan langkah pengalihan dalam bentuk konsep yang jelas.
Menurutnya, jika sudah jelas, pengalihan subsidi bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Tidak akan banyak oknum lagi seperti penyaluran pupuk subsidi sering diselewengkan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen dan Pengecer Pupuk Jabar R. Adang Hery Pratidy menyambut baik rencana pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan yang akan mencabut subsidi untuk pupuk pada APBD 2016 mendatang.
Menurutnya, sejak 2006 pihaknya meminta agar pemerintah segera mencabut subsidi untuk pupuk karena lebih banyak masalahnya ketimbang memberikan manfaatnya. Pupuk subsidi selama ini telah menjadi mainan orang yang berkepentingan.
Seperti diketahui, pemerintah berancang-ancang mencabut subsidi pupuk pada APBN 2016 demi meningkatkan daya tahan fiskal. Pemerintah akan mengalihkannya langsung ke petani melalui skema-skema kredit untuk unit usaha mikro dan kecil.
Biar Petani Tak Bergejolak, Pencabutan Subsidi Pupuk Perlu Bertahap
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat meminta pengalihan subsidi pupuk pada APBN 2016 dilakukan secara bertahap sekaligus melakukan evaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Adi Ginanjar Maulana & Hedi Ardhia
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
1 jam yang lalu
Di Balik Aksi Lo Kheng Hong Borong Puluhan Juta Saham PGAS
5 jam yang lalu