BUMN Khusus Harus Dibatalkan

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembentukan SKK Migas menjadi BUMN Khusus terus mendapat sorotan tajam. Kali ini, peringatan keras dilontarkan pengamat geopolitik dan ekonomi energi Hendrajit. Menurutnya, rencana tersebut memunculkan tanda tanya besar karena BUMN Khusus akan mendapat peran sebagai regulator sekaligus operator.

“Harus dibatalkan! Karena hanya akan memberi ruang gerak yang lebih leluasa kepada mafia migas. Dengan adanya BUMN Khusus, pemerintah seolah-olah memberi karpet merah kepada para mafia. Mereka akan menjadi sebuah imperium dalam memutuskan deal-deal migas,” tegas Hendrajit, yang juga Direktur Global Future Institute (GFI).

Dalam kacamata Hendrajit, pemberian peran ganda memang sangat ganjil dan patut dicurigai. Sebab, bagaimana mungkin sebuah badan yang notabene merupakan kepanjangan tangan pemerintah sebagai regulator, ternyata harus bermain pula sebagai operator.

Dalam kondisi seperti ini, BUMN Khusus tidak hanya berpotensi memunculkan conflict of interest, namun juga semakin membuka peluang selebar-lebarnya bagi para mafia. Inilah yang menurut Hendrajit harus diwaspadai. Sebab, jika para mafia sudah bermain, maka potensi pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya taraf gratifikasi seperti yang disangkakan kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, namun dalam level lain yang lebih terstruktur dan nilainya bisa mencapai puluhan juta dolar AS. “Di antaranya, dengan semakin membuka pintu bagi kontrak-kontrak asing dan menguatkan tirani swasta,” kata Hendrajit.

Begitupun Hendrajit tidak heran dengan rencana pembentukan BUMN Khusus, karena memang sesuai dengan keinginan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang telah dibubarkan beberapa waktu lalu. Faisal Basri sebagai Ketua Tim RTKM, lanjut Hendrajit, selalu menyuarakan agar tata kelola dilakukan melalui satu pintu. Alasannya, agar lebih efektif dan lebih terkontrol. “Faisal Basri tidak mengerti tentang migas. Dia tidak tahu bahwa dengan menjadikan SKK Migas sebagai BUMN Khusus, justru memperkuat UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang notabene merupakan biang kekisruhan tata kelola migas di Tanah Air,” kata Hendrajit.

Perihal ketidakmengertian Faisal Basri yang berujung pada usulan pembentukan BUMN Khusus, juga disinggung pengamat komunikasi UI Profesor Budyatna. Menurut Budyatna, harusnya Tim RTKM diisi orang-orang yang mengerti tentang migas. Kalau pun pakar di bidang ekonomi seperti Faisal, itu hanya merupakan kompetensi pendukung. Jadi, meski secara personal Faisal cukup baik dan berintegritas, namun dalam kinerja akan mudah terombang-ambing. “Ibarat berjalan di hutan, Faisal tidak mengerti arah dan tujuan sehingga mudah sekali dipengaruhi para mafia migas,” kata Budyatna.

Dan, bukan hanya Faisal Basri. Begitu pula dengan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, yang justru lebih banyak berbicara masalah keuangan. Menurut Budyatna, sama seperti Tim RTKM, SKK Migas seharusnya diisi pula oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang migas. Akibatnya, sama seperti Tim RTKM pula, maka kinerja SKK Migas pun tidak optimal. Termasuk di antaranya, adalah usulan menjadikan SKK Migas menjadi BUMN Khusus, yang lain disuarakan oleh SKK Migas.

“Baik Amien maupun Faisal tidak bersalah. Yang salah adalah orang-orang yang memilih keduanya. Inilah akibatnya kalau pemerintahan banyak sekali mendapat titipan,” kata Budyatna.