Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Pertanian memprediksi angka ramalan (aram) I 2015 tanaman pangan mengalami pertumbuhan luas tanam 700.000 hektare dengan produksi 3,5 juta ton beras sehingga Indonesia dinilai tidak perlu melakukan impor.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, mengatakan luas tanam padi pada tahun lalu masih 8,1 juta ha. Aram I dengan luas tanam 8,8 juta ha tahun ini muncul berdasarkan program upaya khusus (upsus) yang telah dilakukan pemerintah.
"Hitung-hitungan kami akan ada 8,8 juta ha, atau tumbuh dibanding tahun lalu 8,1 juta ha. Saya kira kita sudah tidak perlu impor beras. Namun itu masih angka ramalan 1, nanti ada aram 2 dan seterusnya," jelasnya di sela-sela rapat koordinasi Hasil angka tetap (Atap) 2014 dan Aram I 2015 Tanaman Pangan oleh Kementan-BPS, di Surabaya, Rabu malam (3/6/2015).
Dia memaparkan, program upaya khusus tahun ini, Kementan telah menyiapkan anggaran rutin setiap bulan Rp15 triliun dengan tambahan anggaran sehingga menjadi Rp17 triliun. Adapun kegiatan upaya khusus tersebut berupa rehabilitasi jaringan dan sistem irigasi sawah, optimalisasi lahan yang tidak produktif melalui pemberian pupuk dan benih.
"Selain itu juga ada perluasan areal tanam untuk padi, jagung dan kedelai, termasuk untuk pemberian traktor," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Wibowo Eko Putro, mengatakan Jatim meyakini kebutuhan beras tahun ini sangat mencukupi sehingga Jatim akan menolak jika ada keputusan melakukan impor beras dari pemerintah.
"Jatim untuk konsumsi 1 tahun ini masih surplus 600.000 ton beras dan itu masih bisa dikonsumsi oleh 7 juta orang. Makanya Jatim maupun nasional jangan ada impor beras, karena jumlah pertumbuhan penduduk tidak lebih besar dari produksi beras di tahun ini," jelasnya.
Dia mengungkapkan, pengalaman 2011 pernah ada beras impor yang sudah bersandar di Pelabuhan Perak tetapi beras tersebut tujuannya untuk wilayah timur Indonesia.
Namun, lanjut Wibowo, kedatangan beras impor tersebut cukup mempengaruhi harga beras lokal sehingga harganya turun.
Wibowo menambahkan, Pemerintah Provinsi Jatim telah memiliki peraturan untuk menekan impor yakni setiap ada barang yang masuk harus memiliki izin gubernur. Bagi sektor pertanian, langkah tersebut dilakukan agar tidak menggangu harga beras petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
