Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan memerintahkan seluruh jajarannya untuk aktif melakukan fasilitasi terhadap perusahaan di enam sektor usaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan dirinya telah memerintahkan seluruh jajarannya hingga Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk membantu melakukan mediasi agar perusahaan tidak melakukan PHK.
“Memang kondisi makro perekonomian nasional saat ini tidak bagus untuk dunia usaha, tetapi kami berharap ada solusi agar tidak terjadi PHK,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6).
Hanif menuturkan pemerintah sama sekali tidak berharap ada perusahaan yang melakukan PHK. Apalagi, saat ini pemerintah terus menggenjot lapangan pekerjaan, agar mampu menekan angka pengangguran di dalam negeri.
Sekadar diketahui, enam sektor usaha, yakni tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak bumi dan gas, otomotif, serta semen terpaksa melakukan PHK dan merumahkan sebagian pekerjanya, karena lesunya perekonomian.
Data Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo menunjukkan industri tersebut telah mem-PHK 11.000 pekerja sejak Januari 2015. Bahkan PHK di sektor pertambangan telah mencapai ratusan ribu pekerja.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara atau APBI saja menyebut sudah setengah dari total pekerja yang mencapai 1 juta orang dirumahkan. Hal itu disebabkan terus anjloknya harga komoditas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
