Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pengusaha dan pejabat daerah diketahui memborong sejumlah lahan di Cilamaya menolak keputusan penghentian proyek Pelabuhan Cilamaya.
"Penolakan yang dilakukan hingga sekarang itu sangat beralasan. Ketika membeli tanah di sekitar Cilamaya, mereka berharap bisa menanamkan investasi yang menguntungkan," ujar Ketua Kelompok Tani Desa Pasirjaya Ahmad Atoilah.
Menurutnya, sejumlah pengusaha yang sudah memborong tanah itu berasal dari luar Cilamaya dan Karawang. Ada yang dari Bandung, Bogor, atau Jakarta.
Di atas tanah tersebut, lanjutnya, ada yang direncakanan dibangun gudang, mal, restoran, dan bahkan hotel.
Namun, ketika Wapres Jusuf Kalla memutuskan penghentian rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, harga tanah langsung anjlok.
“Sekarang tanah di sini menjadi tidak ada harganya dan tidak ada yang menawar,” katanya.
Tanah-tanah yang banyak dibeli spekulan dari luar daerah tersebut, lanjutnya, kebanyakan berlokasi di daerah dekat calon pelabuhan atau daerah-daerah yang direncakan menjadi akses utama ke pantai Cilamaya. Misalnya, Dusun Kalen Kalong Desa Cikuntul, Desa Sumberjaya, Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran, sampai Desa PasirJaya Kecamatan Cilamaya Kulon.
Di daerah tersebut, lanjutnya, sekitar 500-700 hektare tanah sudah dikuasai pihak luar.
Ahmad menjelaskan pada 2010 harga tanah di lokasi tersebut masih sekitar Rp50 juta per hektare atau Rp5.000 per meter persegi.
Namun seiring rencana pembangunan pelabuhan, harga terus meningkat tajam, bahkan hingga Rp700 juta-800 juta per hektare.
Mengenai jenis tanah yang diburu, bukan hanya tanah tambak namun juga tanah pertanian yang produktif.
"Tentu saja hal ini sangat ironis, karena padi area dekat pantai dikenal memiliki kualitas tinggi. Patok-patok merah itu tanda bahwa tanah tersebut sudah dijual,” katanya sambil menunjuk banyaknya patok di areal persawahan di Sumberjaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
