Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) menyuarakan agar pemerintah lebih fokus pada penyediaan perumahan masyarakat lokal terlebih dahulu daripada membuka keran kepemilikan properti oleh asing.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan merestui kepemilikan apartemen untuk warga negara asing setelah melakukan revisi UUPA (Undang-undang Pokok Agraria).
Aturan kepemilikan apartemen ini akan diterbitkan bersamaan dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor properti yang bersifat progresif.
Ketua Umum Aperssi Ibnu Tadji menyayangkan rencana Kementerian Keuangan tersebut. Menurutnya, pemerintah lebih baik menyelesaikan masalah kebutuhan hunian di dalam negeri.
Pada Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950 sudah mencanangkan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rumah. Namun, sudah 65 tahun berjalan, sampai saat kebutuhan papan belum terpenuhi. Malah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, backlog (selisih kebutuhan hunian) sudah mencapai 15 juta unit.
“Kalau ada yang mempertanyakan (jumlah backlog) bisa melihat kenyataan di kota-kota besar bahwa memang masyarakat kita masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan seluruh stake holder untuk masalah kesejahteraan tentang perumahan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (18/5/2015)
Menurutnya, lebih baik pemerintah memerhatikan masalah atau isu-isu perumahan dalam negeri, daripada memperhatikan pihak asing. Pasalnya, kebutuhan orang asing terhadap hunian di Indonesia sudah terakomodasi melalui dua skema, yakni hak pakai dan sistem sewa.
Kemudian, bila asing diberi peluang membeli properti maka pengembang akan menjual dengan harga tinggi. Nilai jual yang tinggi tentunya mendongkrak kenaikan harga di wilayah sekitarnya.
“Bagi orang asing, harga properti kita tergolong sangat murah. Tapi, masyarakat kita sendiri banyak yang tidak bisa mencapai harga yang sangat murah tersebut. Pemerintah akan semakin kesulitan membangun perumahan rumah untuk rakyat sendiri,” tuturnya.
Memang, negara mendapatkan pemasukan tambahan pajak bila kebijakan ini dijalankan. Namun, dampak atau efek samping yang akan terjadi lebih besar akibat melambungnya harga tanah dan properti.
Sekalipun standar yang dipakai di atas nilai pengenaan PPh (Pajak Penghasilan), yakni Rp5 miliar, harga ini, lanjut Ibnu, tetap murah bagi pasar asing. Masalahnya, kenaikan harga di suatu lokasi otomatis mendongkrak harga hunian dan tanah di sekitarnya.
Selain membangun perumahan, pemerintah tentunya akan semakin kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan untuk infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, dan pelabuhan.
“Satu-satunya cara membebaskan lahan ialah dengan menaikkan APBN. Nah, APBN ini nantinya berasal dari dana yang didapatkan melalui skema pajak. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang terbebani (biaya pajak tersebut),” pungkas Ibnu.
Oleh karena itu, pemerintah sebelum melemparkan wacana kepada publik, harus melihat dalam kerangka yang holistik. Rencana Kemenkeu tentunya mendapat sambutan baik dari para pengembang. Developer pun tentunya akan menagih janji tersebut. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
