Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HKTI Tolak Rencana Impor Beras

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Barat mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras akhir Mei mendatang.
Adi Ginanjar Maulana, Wisnu Wage & Hedi Ardhia
Adi Ginanjar Maulana, Wisnu Wage & Hedi Ardhia - Bisnis.com 10 Mei 2015  |  21:51 WIB

Bisnis.com, BANDUNG—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Barat mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras akhir Mei mendatang.

Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja menilai pemerintah harus melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai jumlah produksi beras sesuai fakta di lapangan.

"Jangan sampai impor beras dilakukan karena banyaknya kepentingan," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (10/5/2015).

Produksi beras nasional sebenarnya saat ini dalam kondisi aman, sebab pada 2014 mencapai 71 juta ton gabah kering giling (GKG), jika dikonversi ke beras mencapai 45 juta ton.

Menurutnya, dengan kebutuhan beras nasional versi Kementerian Pertanian dengan asumsi jumlah penduduk 250 juta orang konsumsi per kapita per tahun 139 kilogram (kg) maka hanya mencapai 35 juta ton yang terserap.

“Jika data produksi padi 2014 bisa dipercaya, Indonesia sesungguhnya sudah surplus beras minimal 10 juta ton. Jadi sebenarnya tidak ada alasan impor beras jika data tersebut valid,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika pemerintah bersikeras melakukan impor dinilai wajar. Karena pada era SBY pada 2015 ditetapkan Indonesia surplus beras 10 juta ton, sementara Jokowi swasembada beras tercapai pada 2017.

Hal ini mengindikasikan jika produksi beras selama ini yang dikeluarkan pemerintah hanya di atas kertas tanpa melihat kondisi riil di lapangan. “Tidak ada kesinkronan antara data pemerintah dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Entang melanjutkan jika pemerintah jadi melakukan impor beras yang berbarengan dengan masa panen maka harga akan anjlok. "Kalau impor beras dilakukan, maka hasil panen beras petani Indonesia akan anjlok,” katanya.

Ketua Asosiasi Pedagang Komoditas Agro (APKA) Jabar Nono Sambas menyesalkan rencana pemerintah pusat yang akan kembali melakukan impor beras guna memenuhi kebutuhan beras kebutuhan pangan nasional. Seharusnya pemerintah, kata Nono, bisa mengurai dan mencari solusi yang tepat guna mengatasi ketergantungan impor.

"Di era pemerintahan Jokowi-JK ini pemerintah menargetkan swasembada pajalai [padi, jagung, dan kedelai] pada 2017 mendatang. Persoalannya ketika tidak ada teknologi yang lebih baik dari periode sebelumnya, maka target pun tidak akan tercapai lagi," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

impor beras
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top