Pemerintah Berkomitmen Tidak Pengaruhi BI

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas fiskal berkomitmen untuk tidak mempengaruhi Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan moneter, termasuk dalam keputusan mengenai suku bunga acuan atau BI rate.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan bank sentral memiliki Undang-Undang tersendiri sehingga pemerintah tidak bisa dan tidak boleh mempengaruhi otoritas moneter.

"Kita tidak bisa menghimbau. Bank sentral tunduk UU-nya sendiri. Kami [pemerintah dan BI] tetap koordinasi, tapi kita tidak boleh mempengaruhi bank sentral," lanjut Sofyan.

Sekalipun pertumbuhan produk domestik bruto hanya 4,71% pada kuartal pertama 2015, Sofyan menuturkan pemerintah tidak bisa menggangu tugas BI untuk menjaga stabilitas moneter.

Ungkapan Menko Perekonomian ini sekaligus menyanggah pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang 'meminta' BI untuk menurunkan BI rate.

"Sebenarnya sekarang sudah agak longgar dari tahun lalu. Ya nanti pelan-pelan turun sedikit, distabilkan, ujarnya, dalam acara IIF Asia Financial Summit 2015, Kamis(7/5/2015).

Setelah pernyataan Wapres itu, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowadojo lalu menegaskan bank sentral tidak diintervensi oleh Istana Kepresidenan dalam mengambil kebijakan moneter.

"Kami berkoordinasi dengan pemerintah, tapi bukan berarti BI diintervensi. Maaf ya, mikir saja saya tidak akan diintervensi," ujar Agus, Jumat (8/5).

Dia menerangkan otoritas moneter yang tetap kukuh pada posisi bias ketat (tight bias) dan hanya berubah berdasar pada data-data perekonomian.