Bisnis.com, JAKARTA—Semangat pemerintah untuk melanjutnya megaproyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diharapkan tetap disertai langkah konkret sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah terkait.
Pekan lalu, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman bersama Belanda dan Korea Selatan untuk turut serta dalam perencanaan megaproyek NCICD.
Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan sebaik mungkin dan sebisa mungkin meminimalisasi resiko.
Pakar Tata Kota Institute Teknologi Bandung Hesti D. Nawangsidi mengatakan sasarana pemerintah melalui proyek NCICD ini umumnya dapat dipahami, akan tetapi langkah konkret yang hendak ditempuh pemerintah selama ini kurang dikomunikasikan dengan jelas.
Hesti mengatakan selama ini sering muncul penolakan dari berbagai kalangan karena hasil kajian pemerintah, terutama manajemen resiko, dinilai belum memadai. Ditambah sosialisasi yang kurang, pemahaman terhadap proyek ini menjadi kian kabur.
Menurutnya, dengan melibatkan pihak asing, pemerintah diharapkan dapat segera melengkapi hasil kajian dan perencanaan matang terkait manfaat dan dampak turunan proyek NCICD serta bagaiamana dampak itu akan ditindaklanjuti.
“Tidak semua pihak sepakat dengan NCICD. Oleh karena itu, kalau [kajian] itu tuntas, harus disosialisasikan segera sehingga masyarakat tidak salah pengertian,” katanya.
Menurutnya, kalangan masyarakat pada umumnya belum melihat skema koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari sejumlah daerah terkait. Padahal, penanganan masalah pesisir Jakarta tidak dapat dilepaskan dari persoalan di hulu, yakni wilayah sekitar Jakarta.
Seperti diketahui, proyek NCICD dimaksud untuk mengantisipasi masalah banjir rob akibat penurunan muka tanah di pesisi utara Jakarta dan juga penyediaan cadangan air baku. Oleh karena itu, menurut Hesti, penanganannya sangat kompleks dan tidak semata-mata teknis.
“Ini juga mencakup upaya mengubah perilaku masyarakat untuk bisa menjaga sungai tetap bersih. Kalau pemerintah libatkan asing, pastikan ahli sosial masyarakat terlibat untuk proses edukasi,” katanya.
Hesti mengatakan pemerintah perlu segera memperjelas skema koordinasi antar daerah demi sebuah proyek yang terintegrasi.
“Jadi, siapa berbuat apa itu jelas supaya ini nanti berhasil, tidak terhenti di tengah jalan,” katanya.
