Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah tidak bisa selalu mengambil kebijakan yang populer untuk menyenangkan semua pihak.
Pernyataan itu diungkapkan menanggapi hasil survei evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dirilis lembaga survei nasional Poltracking. Dalam survei disebutkan, sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi.
“Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, melainkan untuk lima tahun,”katanya, Senin(20/4/2015).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya bertindak dan melaksanakan tugas yang populer saja, tetapi kadang terpaksa harus mengambil kebijakan yang berisiko.
“Pemerintah tidak bisa hanya bertindak yang populer, kadang-kadang juga harus mengambil suatu upaya yang tidak populer,”jelasnya.
Kalla mengibaratkan orang yang sedang sakit terpaksa harus minum obat agar pada akhirnya bisa lekas sembuh meski rasa obat atau proses penyembuhannya tidak menyenangkan.
“Tidak semua orang suka minum obat, tapi yang paling penting nanti proses sampai ujung lebih baik,”ujarnya.
Dia menyontohkan, hal itu tergambar dari ketidakpuasan masyarakat terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa kali.
“Mungkin banyak orang tidak senang karena naik harga BBM, ya harus dilaksanakan itu,”katanya.
Kendati demikian, dia mengaku tetap berupaya mengambil tindakan positif meski tidak seluruhnya bisa sesuai dengan harapan masyarakat.
Sebelumnya, Poltracking merilis hasil survei bahwa sebanyak 42,7% masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bidang ekonomi. Sebanyak 12,9% menyatakan sangat tidak puas dengan keadaan ekonomi. Hanya 32,1% yang menyatakan cukup puas dan 3,5% sangat puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan ketidakpuasan masyarakat di bidang ekonomi paling tinggi dibandingkan bidang lainnya.
Dia memperkirakan hal itu disebabkan tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh naiknya pendapatan masyarakat.
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
