Bisnis.com, MAKASSAR - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memprioritaskan proyek infrastruktur perhubungan di wilayah timur Indonesia yang dibangun dengan skema public private partnership untuk dijamin perseroan.
Randy Salim, Vice President Business Develompment PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), mengatakan prioritas tersebut seiring dengan banyaknya infrastruktur perhubungan yang akan dibangun di wilayah timur berorientasi pada konektivitas antardaerah.
Dia mengemukakan sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikaji perseroan di antaranya mega proyek Makassar New Port serta Kereta Api Trans Sulawesi yang saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat untuk skema pendaanaan pembangunannya.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, apalagi di timur ini konektivitas menjadi fokus pembangunan untuk jangka panjang," katanya kepada Bisnis.com di Makassar, Selasa (14/4/2015).
Sejauh ini, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu belum pernah menjamin satu pun proyek infrastruktur di wilayah timur Indonesia lantaran lebih cenderung menjamin proyek-proyek di Pulau Jawa dan Sumatra.
Menurut Randy, pada tahun ini perseroan tengah mendorong pemerintah daerah se-Indonesia timur untuk membangun proyek infrastruktur strategis yang dibangun melalui skema kerjasama pemerintah swasta (public private partnership/PPP).
Langkah tersebut diharapkan kedepannya mampu memberikan pilihan bagi PII untuk menjamin proyek infrastruktur berskema PPP sehingga memberikan kenyaman investor swasta dalam pembangunan infrastruktur publik di wilayah tersebut.
Selain itu, PII juga telah menjalin kejasama dengan Universitas Hasanuddin untuk mendukung penelitian terkait pengembangan infrastruktur publik yang layak untuk dijamin perseroan.
Randy mengemukakan, hingga kuartal pertama tahun ini PII telah menggelontorkan Rp4 triliun untuk menjamin sejumlah proyek pada sejumlah daerah di Tanah Air yang sebagian besar merupakan infrastruktur kelistrikan serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PII Sinthya Resly menjelskan khusus di wilayah timur Indonesia, bakal menggunakan hasil riset maupun gagasan dari Universitas Hasanuddin untuk dijadikan referensi dalam penjaminan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
"Dengan dukungan dari Unhas, tentunya kita akan semakin mantap untuk memberi penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur yang paling mendesak di wilayah timur Indonesia," katanya.
Di sisi lain, lanjut Sinthya, pihaknya saat terus membangun komunikasi dengan Pelindo IV sebagai pemegang konsesi MNP serta pemerintah provinsi dan kota terkait rencana penjaminan proyek infrastuktur perhubungan tersebut.
Selain itu, PII juga intens memantau kesiapan proyek tersebut serta analisis tingkat resiko di mana MNP diharapkan bisa menjadi proyek percontohan sektor perhubungan yang PII jamin. []
