Bisnis.com, BOGOR—Untuk mencapai target pembangunan sejuta rumah pada tahun ini perlu adanya solusi dari hulu ke hilir.
Pengamat perumahan Enggartiasto Lukita menuturkan perlu adanya solusi dari hulu ke hilir, artinya pemerintah perlu melakukan pembenahan mulai dari mendorong segi suplai, sekaligus menaikkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dari segi suplai, misalnya, selama ini pengembang terhambat masalah perizinan pembangunan. Karena itu, pemerintah harus berani membuat terobosan mempermudah kebijakan ini, khususnya di tingkat pemerintah daerah.
“Yang terjadi sekarang, kebijakan di pusat dan di daerah kurang sinkron. Ada rencana pemangkasan perizinan, tetapi belum bisa terealisasi dalam PTSP,” ujarnya dalam acara Sinergi Mempercepat Pembangunan Satu Juta Rumah di Bogor, Jumat (10/4/2015).
Hambatan juga datang persoalan dari ketersediaan lahan. Menurut Enggartiasto, UU nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus bisa dilaksanakan untuk menyediakan hunian bagi MBR.
Solusi lahan, lanjutnya, dimulai dengan konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dimana area untuk hunian MBR masuk ke dalam desain tersebut. Kawasan pemukiman rumah sederhana juga perlu dibangun dengan lahan yang minimalis untuk mencegah aksi spekulasi.
“Solusinya adalah tata ruang, bahwa rumah sederhana masuk dalam desain. Jangan ada boulevard, agar jangan ada spekulasi. Setiap rumah hanya disediakan kantong-kantong untuk motor,” tuturnya.
Ketua Dewan Kehormatan Realestate Indonesia (REI) ini pun menyampaikan pemerintah, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh stake holder perlu duduk bersama untuk membicarakan masalah perumahan dari hulu, baru kemudian menentukan langkah-langkah ke depannya.
Termasuk di dalamnya mengenai perubahan-perubahan kebijakan untuk merealisasikan target menyelesaikan masalah backlog.
