Pemerintah Diminta Kaji Ulang Sistem Perpajakan Film

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta melakukan perbaikan tata kelola sistem perpajakan film, baik untuk film nasional maupun film impor.

Kebijakan yang perlu ditinjau kembali agar produksi film nasional menggeliat pengenaan beragam pajak terhadap produksi film nasional, sementara film impor hanya dikenai bea atau pajak impor.

"Pajak terhadap bahan baku film yang diimpor maupun pajak tontonan film nasional nyaris tak banyak perubahan, justru pajak terhadap film impor terus mengalami penurunan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang MICE Budyarto Linggowiyono, Rabu (8/4/2015).

Hal lain yang perlu dibenahi oleh pemerintah menurut Budyarto adalah tidak adanya pembedaan antara Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop antara film impor dan film nasional.

"Ini semua pada akhirnya mempengaruhi produksi film nasional," keluhnya.